Jakarta, Aktual.com – Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) sodorkan bukti kemandulan paket ketiga kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK tentang insentif harga gas untuk industri.
Kebijakan fiskal ini bertujuan mendorong produk industri agar mempunyai daya kompetisi untuk menggerakan perekonomian nasional, namun terlihat hingga saat ini harga gas masih terlampau jauh dari ketetapan pemerintah dalam paket kebijakan.
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati merasa aneh melihat pemerintah tidak mampu menerapkan produk kebijakannya sendiri yang seharusnya sudah diperhitungkan sebelum dikeluarkan suatu kebijakan.
“Sekarang yang menjadi pertanyaan, pemerintah sudah memutuskan, tidak berjanji lagi tapi kali ini telah memutuskan. Jadi ketika paket ketiga sudah diputuskan 6 dolar per MMBTU, itu kan clear dan waktunya pun sudah ditetapkan per Januari 2016 berlaku, Kurang clear apa? Lalu kok nggak bisa dieksekusi?” Celoteh Enny saat diskusi di Kementerian Perindustrian, Kamis (22/9)
Seperti diketahui, menurut data Kementerian Perindustrian, harga gas bumi di Singapura hanya sekitar USD4,5 per juta British thermal unit (MMBTU), Malaysia USD4,47 per MMBTU dan Filipina USD5,43 per MMBTU.
Namun berbeda di Indonesia melebihi dua kali lipat harga tersebut, atau diatas USD 8 per MMBTU.
“Kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita yang tidak mempunyai sumber daya gas, Singapura mampu menjual lebih murah dari kita. Ini kan gimana logikanya?” Tandas Enny.
*Dadang
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
