Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menilai Ahok seperti ingin jalan sendiri saja dalam memimpin Jakarta, alias ‘One Man Show’. Gaya kepemimpinan yang mengabaikan peran DPRD DKI sebagai mitra Pemprov DKI dalam menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota Jakarta.
Padahal sebagai seorang kepala daerah, Ahok tidak bisa bergaya kepemimpinan seperti itu di Jakarta. Dia harus mengikuti tata krama yang ada di Jakarta agar ada harmonisasi antara Pemprov dan DPRD DKI. “Tata krama ini tidak boleh diterobos begitu saja kayak perusahaan. Kalau perusahaan milik dia (Ahok) sendiri boleh. Tapi ini kan bukan, ini Pemda,” ucap Siti, di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/3).
Akibat gaya kepemimpinan Ahok yang seperti itu, hubungan Pemprov DKI dan DPRD menjadi renggang karena kerap berkonflik. “(Gaya Ahok adalah) Bagaimana untuk memperbesar diri, namun memperlemah yang lain,” ujar Siti.
Parahnya, harmonisasi tak juga terjadi ketika Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoba melerai konflik antara Ahok dengan DPRD. Buah dari ulah Ahok yang membuat renggang Pemprov dan DPRD DKI adalah rendahnya penyerapan APBD DKI yang tak pernah mencapai 50 persen. Begitu juga dengan tidak berjalan mulusnya program atau kebijakan di Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI.
“Ternyata apa yang terjadi tidak sesuai oleh polarisasi yang tidak harmonis tadi. Sehingga, dana-dana yang signifikan tidak bisa cair. Yang ada, ya sudah pokoknya DPRD diperangi (oleh Ahok) dan mereka (DPRD) melawan,” tutup dosen Pascasarjana Universitas Mahasiswa Jakarta (UMJ) ini.
Artikel ini ditulis oleh:
