Jakarta, Aktual.co — Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan jika kedatangan sejumlah tokoh dan pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban KPK.
Terutama, terkait sejumlah nama calon menteri maupun menteri kabinet Jokowi-JK yang terindikasi tanda merah atau pun kuning.
“Sebetulnya ini meminta pertanggung jawaban KPK, dimana mereka sebelumnya sudah merilis nama-nama, di dalam kabinet bertanda merah dan kuning. Tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” kata dia usai bertemu dengan pimpinan KPK, di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11).
“Entah yang bersangkutan dipilih sebagai anggota kabinet atau tidak, sudah seharusnya bagi KPK untuk segera menindaklanjuti kasus mereka,” tambah dia.
Lebih lanjut, sambung Ray, penanganan sejumlah kasus menteri maupun calon menteri terkategori sebagai kasus lama. Artinya, ucap dia, KPK mulai merubah pola penanganan kasus, dari semula relatif pada tindakan operasi tangkap tangan, kini membongkar kasus masa lalu.
“Belum pernah kita dengar prestasi KPK untuk membongkar kasus korupsi yang terkait kasus masa lalu, jadi kalau KPK masih menggunakan cara yang sama dalam konteks penanganan kasus korupsi, maka nama-nama yang diindikasikan oleh mereka merah itu akan lewat bgtu saja. Sekalipun nama-nama itu sudah masuk dalam kabinet atau tidak,” bebernya.
Oleh kerena itu, masih kata Ray, pihaknya mendorong KPK untuk membongkar kasus tidak sekedar tangkap tangan saja.
“Terlebih pada kasus-kasus Tipikor masa lalu, sekarang atau yang akan datang,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
