Semarang, Aktual.co — Gedung Putih menjatuhi beberapa sanksi kepada Venzuela atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tengah ekskalasi kerusuhan politik, pada Senin lalu. Dampak dari kerusuhan politik tersebut menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat.
“Situasi di Venezuela merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” kata Presiden AS, Barack Obama.
Untuk diketahui, perintah menerapkan sanksi yang dikenakan bagi peserta kongres telah ditandatangani menjadi Undang-Undang di bulan Desember lalu. Terhadap tujuh orang yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah dilarang memasuki wilayah ‘Negeri Paman Sam’.
CNN melaporkan, pelaku penganiayaan kepada warga Venezuela yang beda pendapat politik, membatasi kebebasan pers, menggunakan kekerasan dan melakukan penangkapan sewenang-wenang dalam menanggapi protes anti-pemerintah, dan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat
senior pemerintah.
Sekedar informasi, 90 persen ekspor Venezuela berasal dari pendapatan minyak. Penurunan tajam harga minyak telah menyebabkan resesi ekonomi yang parah dan menimbulkan ketidakstabilan politik akibat politik tersebut.
Pemerintahan Obama memutuskan untuk mengeluarkan perintah langsung, karena keputusan yang dihasilkan tidak ada kemajuan yang menjanjikan. Sebelumnya, sudah ada pembicaraan antara para Menteri Luar Negeri Amerika Selatan dengan pemerintah Venezuela, yang bertemu pada akhir pekan, dalam membahas perselisihan antara pemerintah Venezuela dengan pihak oposisinya.
Kerusuhan di Venezuela mulai meningkat pada Februari 2014, dengan protes nasional menyerukan kebebasan berbicara, keamanan yang lebih baik dan mengakhiri langkanya bahan pokok. Krisis berlanjut selama setahun.
Sebelumnya, Maduro mengumumkan dalam pidatonya, bahwa pemerintahnya telah menangkap seorang pilot AS asal Amerika Latin bersama dengan dokumentasinya.
Kedutaan Venezuela menolak untuk mengomentari sanksi dari AS, dan menunda kunjungan Deplu-nya. Kementerian Venezuela belum merespon terhadap sanksi dari Gedung Putih.
Artikel ini ditulis oleh:
