Jakarta, Aktual.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) berencana membahas sejumlah hal terkait keuangan syariah, antara lain mengenai produktivitas wakaf.
“Kami sedang mengatur waktu untuk rapat pleno pertama yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah,” kata Bambang usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (25/10).
Dalam pertemuannya dengan Presiden, Bambang mengatakan dirinya membahas tentang progres KNKS tersebut.
Menurut Bambang, rapat pleno KNKS juga akan membahas tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
Selain terkait keuangan syariah, Bambang menambahkan bahasan ketiga dalam rapat pleno yakni tentang upaya menjadikan Indonesia sebagai negara penghubung industri halal di dunia.
Menteri PPN menjelaskan pemerintah masih membahas waktu pelaksanaan rapat pleno KNKS.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar otoritas, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lain di sektor keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan.
Fungsi komite tersebut yakni memberi rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.
Selain itu, komite itu juga berfungsi untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
