Terlebih, DPP Partai Golkar menetapkan kebijakan politik tanpa mahar, sehingga mendapat simpati luas dari masyarakat. Memasuki Pilkada 2018, terutama di Jawa Barat, kebijakan serupa akan tetap digunakan.
“Saya minta sekurang-kurangnya di setiap desa ada seratus orang kader yang telah dilatih dan dibina dengan baik untuk menjdi saksi di berbagai TPS. Saya tugaskan secara khusus kepada Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) untuk menetapkan pendidikan saksi, seiring pembentukan Badan Pengamanan Suara Partai Golkar,” tegasnya.
Melalui forum Rapimda ini, Novanto juga meminta kepada DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk mensosialisasikan pencalonan dan pemenangan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024. Sosialisasi, tegasnya, harus dilakukan sampai ke tingkat desa/kelurahan.
“Pemasangan foto Bapak Joko Widodo di setiap baliho dan spanduk, baik di kantor maupun di setiap acara harus ditingkatkan. Bapak Joko Widodo adalah Capresnya Partai Golkar,” pungkas Ketua DPR itu.
Rapimda diikuti lebih kurang lima ribu peserta, terdiri dari unsur DPP, DPD Partai Golkar Jawa Barat, DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, organisasi pendiri, organisasi yang didirikan, serta sayap Partai Golkar. Para anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat juga turut hadir, bersama perwakilan Pimpinan Kecamatan per Dapil se-Jawa Barat serta pimpinan kelurahan per Dapil se-Jawa Barat.
Hadir pula dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heryawan, Bupati Karawang Ibu Cellica Nurrachadiana, Bupati Purwakarta sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Agung Laksono, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI sekaligus Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bapak Robert Kardinal, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar Bapak Roem Kono, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ibu Nurul Arifin.
(Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
