Petugas KPK menunjukan barang bukti kunci mobil Alphard dan uang milik Wali Kota Batu Eddy Rumpoko di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (17/9/2017). Eddy KPK menetapkan tiga orang tersangka yang terjaring OTT di Batu, Jawa Timur yakni Walikota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setiawan dan Pengusaha Philip serta mengamankan Rp200 juta terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Pemkot Batu. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Pengamat Politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) menilai, operasi tangkap tangan (OTT) yang digencarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini bertujuan hanya untuk menutupi kelemahan penangan kasus korupsi.

“OTT ini hanya menutup kelemahan KPK selama ini, menutup kasus-kasus besar selama ini tidak ditangani KPK,” kata Ipang di usai menjadi pembicara diskusi ‘Marak Kepala Daerah di OTT, Sejauh Mana UU No 10/2016 Diterapkan Penyelenggara Pemilu?” di Komplek DPR, Senayan, Selasa (19/9).

Sebab, sambung Ipang, semakin banyak KPK melakukan OTT maka perhatian publik terhadap kasus dengan kerugian besar akan teralihkan. Bahkan institusi anti rasuah itu mendapat dukungan. Padahal, OTT yang dilakukan KPK, nilai kerugian negaramnya tidak terlampau besar, bila dibandingkan kerugian yang telah ditaksir BPK RI, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Semakin banyak melakukan OTT, semakin memperkuat dukungan publik terhadap KPK,” paparnya.

Karena itu, ia berpandangan seharusnya KPK dievaluasi. Dia mengatakan hal itu sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi di tanah air. “KPK harus dievaluasi memang, jadi jangan terlalu risau dengan evaluasi terhadap KPK. Saya sepakat perbaikan terhadap KPK, ada aroma amis yang terlalu politis,” pungkas Ipang.

Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Wisnu