“Presiden juga mengatakan kalau ada pembangunan, proyek-proyek pemerintah, serahkan dulu kepada swasta supaya swasta juga hidup, ekonomi berputar,” ujar Yasonna di Denpasar,
“Presiden juga mengatakan kalau ada pembangunan, proyek-proyek pemerintah, serahkan dulu kepada swasta supaya swasta juga hidup, ekonomi berputar,” ujar Yasonna di Denpasar,

Denpasar, Aktual.com – Pemerintah terus menggenjot perekonomian nasional. Dalam sambutannya saat peresmian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk Imigrasi Kelas I Denpasar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemerintah akan membuka pintu seluas-luasnya kepada swasta untuk pembangunan di dalam negeri.

Presiden Joko Widodo, lanjutnya, memerintahkan agar proyek-proyek milik pemerintah agar diserahkan terlebih dahulu kepada swasta penggarapannya. Tujuannya sudah barang tentu agar swasta dapat hidup, dapat berperan dalam memutar roda ekonominya yan berimplikasi pada perputaran perekonomian secara naaional.

“Presiden juga mengatakan kalau ada pembangunan, proyek-proyek pemerintah, serahkan dulu kepada swasta supaya swasta juga hidup, ekonomi berputar,” ujar Yasonna di Denpasar, Sabtu (10/3).

Jika swasta tidak mampu, maka baru dibangun oleh negara, dalam hal ini BUMN. “Kalau tidak mampu baru negara, BUMN. Karena, APBN kita itu sangat terbatas,” ujarnya.

Menurutnya, peran swasta akan berjalan jika pemerintah memberi kemudahan kepada mereka. Saat ini, antar-negara tetangga di kawasan saling bersaing keras.

“Dan, yang lebih menyedihkan, Vietnam lebih atraktif dari kita. Investasi lebih banyak ke Vietnam yang beberapa tahun lalu masih hancur-hancuran. Kita (Indonesia) waktu itu sudah jadi Macan Asia,” tutur Yasonna.

Sayang, krisis moneter tahun 1997 memporak-porandakan perekonomian nasional. Itu sebabnya, saat ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional.

“Kita harus cover kembali. Maka, sekarang kita lakukan kemudahan kepada swasta. Termasuk proses perizinan dalam rangka hibah ini agar dipercepat, agar tak menjadi persoalan dengan BPK ketika dihibahkan oleh Kementerian PUPR ke Kemenkumham. Sinergisitas ini aka mempercepat pelayanan kebutuhan masyarakat,” demikian Yasonna.

Reporter: Bobby Andalan, Bali

Artikel ini ditulis oleh:

Eka