Jakarta, Aktual.com — Masih banyaknya regulasi yang dianggap menghambat dianggap Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menjadi masalah serius dalam rangka mengenjot investasi langsung atau foreign direct investment (FDI).
Menurut Ketua Umum ISEI, Muliaman Hadad, tantangan ekonomi ke depan ada pada upaya meraih predikat investment grade, agar investasi langsung asing (FDI) bisa meningkat simultan.
“Untuk itu, dalam upaya meningkatkan investasi harus direspons pemerintah dengan membenahi sejumlah regulasi dengan melakukan reformasi struktural. Karena hal itu akan menjaga iklim investasi yang kondusif,” ungkap Muliaman di acara diskusi publik ISEI bersama Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Rabu (30/3).
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan investasi tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang sepadan.
Sehingga ISEI menyarankan, dalam jangka panjang untuk mendukung pemanfaatan dana-dana investasi harus disikapi pemerintah dan otoritas terkait dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) domestik.
Pasalnya, hal ini pada akhirnya juga bisa menciptakan peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Dengan rendahnya kualitas SDM domestik memicu inefisiensi pemanfaatan dana-dana investasi.
“Sehingga salah satu komponen pertumbuhan ekonomi ini tidak mampu berkontribusi optimal terhadap laju perekonomian,” tegas dia.
Apalagi, ketidakpastian pemulihan ekonomi global di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi, mestinya memang patut direspons berbagai pihak dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kerangka peningkatan daya saing di lingkup global.
“Karena saat ini ekonomi AS menunjukkan perkembangan yang tidak sesolid perkiraan, demikian juga dengan Jepang, Eropa dan Tiongkok. Ini menunjukkan dampak negatif pada ekonomi global,” papar dia.
Sehingga, jelas dia, kondisi tersebut berimbas pada sejumlah harga komoditas yang terus tertekan di tengah perlambatan ekspor. Pada akhirnya, kondisi ini menekan sejumlah indikator makroekonomi.
“Jadi memang fokus pada reformasi struktural itu menjadi bagian penting untuk mengisi satu sama lain,” saran Muliaman.
Lebih lanjut dia menegaskan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing itu, maka para pemangku kepentingan harus mengelola seluruh indikator makroekonomi secara baik.
“Pengelolaan neraca secara baik, meningkatkan sektor manufaktur, SDM, produktivitas, serta meningkatkan peran swasta sebagai motor penggerak ekonomi,” pungkas Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
