Pekerja melakukan pemasangan kabl listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Cikajang, Garut, Kamis (25/8). Presiden Joko Widodo menekankan agar daerah-daerah yang kurang pasokan listrik diberikan prioritas dalam pembangunan kelistrikan. Baik lewat percepatan dengan mobile power plant maupun lewat kapal, sehingga keluhan dari masyarakat bisa diatasi. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Proyek infrastruktur kelistrikan yang dikembangkan pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui proyek 35 ribu mega watt (MW) diminta untuk melibatkan peran usaha kecil dan menengah (UKM).

Demikian disampaikan oleh Menteri Perindustrian asal Partai Golkar (PG), Airlangga Hartarto dalam acara Gerakan Kewirausahaan Nasional dari PG, di Jakarta, Selasa (30/8).

“Pemerintah terus menggenjot infrastruktur kelistrikan melalui program 35 ribu MW. Ini murni didorong oleh pemerintah. Dan mestinya ada peran UKM di situ,” jelas Airlangga.

Untuk itu, ia menegaskan, dari total pengambangan proyek tersebut, diharapkan 10 persennya bisa dilakukan oleh UKM. Termasuk juga untuk pembangunan transmisinya.

“Ini proyek besar, masa tidak ada sedikit pun peran UKM nya? Jangan hanya pemain besar saja. Dan juga kita dorong agar di pengembangan transmisinya UKM juga terlibat,” jelas dia.

Untuk proyek transmisi 35 ribu MW, dibutuhkan transmisi sepanjang 46 ribu km. Mestinya, kata dia, sepanjang 5 ribu km bisa diserahkan ke pelaku UKM.

“Jadi, tidak hanya kontraktor nasional (yang ikut di proyek 35 ribu MW), tapi juga kontraktor di daerah. Sehingga bisa terdistribusi ke UKM yang ada di daerah,” jelas Airlangga.

Lebih lanjut ia menegaskan, sejauh ini di industri otomotif sudah ada pemain-pemain dari UKM yang menyuplai suku cadang industri tersebut. Terutama untuk peer tiga seperti produk knalpot dan sejenis, UKM nasional susah bisa menyokongnya.

Namun demikian, dia sendiri mengeluhkan masih minimnya kontribusi UKM tersebut. Menurut dia, si industri otomatif itu ada 9.000 UKM, tapi sayangnya hanya 1 persen yang layak memasok bahan baku ke industri otomotif tetsebut.

“Makanya, ke depan pemerintah akan terus menggenjot industri kelas UKM agar lebih berkembang. Salah satunya dengan mengefisienkan rantai antara penjual dan pembeli,” ungkap dia.

Dengan demikian, langkah tersebut akan selaras dengan kebijakan pemerintah yang akan menciptakan 20 ribu pengusaha baru hingga 2019 nanti.

“Saat ini jumlah wirausaha kita masih sedikit, sekitar 1,56 persen. Sementara singapura sebanyak 7 persen. Makanya ASEAN six, mestinya Indonesia menjadi negara terbanyak dari jumlah wirausahanya,” pungkas Airlangga.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan