Jakarta, Aktual.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan adanya gerakan sejumlah guru besar di beberapa kampus di Indonesia yang mendadak ramai-ramai dan bergantian membuat pernyataan sikap untuk mendiskreditkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menilai ada sesuatu yang tidak beres dari munculnya gerakan tersebut, karena dilakukan justru pasca Mahfud MD mengundurkan diri dan menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
“Saya kok melihat pola ini by design ya, seperti ada yang mengarahkan dan memang cenderung partisan,” kata Habib Syakur dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (3/2).
Apalagi kata dia, di beberapa kegiatan pernyataan sikap dan petisi kepada Presiden Jokowi tersebut, berbukti ada sejumlah wajah yang merupakan politisi aktif dari partai politik tertentu.
Jika memang mereka tidak sepakat dengan konstitusi yang memperbolehkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres, menurutnya hal itu bisa mereka upayakan sejak awal, bukan saat pencoblosan sudah tinggal menghitung hari.
“Ya kalau mereka tidak sepakat soal aturan itu kan mereka tentang habis-habisan saat awal KPU menetapkan paslon hingga nomor urut, bukan sekarang. Artinya ya terlihat bahwa ini partisan belaka,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti tentang adanya aktivitas sejumlah dosen hukum yang menyoroti soal wacana Presiden boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, hal itu juga aneh ketika dipertentangkan saat ini.
Sebab kata Habib Syakur, Undang-Undang Pemilu secara jelas memperbolehkan bahwa Presiden boleh berkampanye dengan prasyarat yang harus dipenuhi, yakni mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas keamanan.
“Kan UU memperbolehkan. Suka tidak suka kita hormati UU kan. Kalau mau protes ya bukan ke Presiden saat ini, tapi ke DPR, karena mereka yang membuat produk UU itu,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia menilai bahwa saat ini yang paling fokus adalah bagaimana menciptakan situasi nasional kondusif, tidak ada yang membuat black campign dan hate speech hanya untuk mencari keuntungan elektoral.
“Pemilu ini sukses atau nggak kan tanggung jawab kita semua. Apa yang paling penting pasca pemilu adalah memastikan rakyat Indonesia tetap akur, damai dan tidak terpecah-belah. Jadi itu tanggung jawab kita semua di situ,” tutur Habib Syakur.
Artikel ini ditulis oleh:
A. Hilmi
