Gerindra Heran Isu Pembubaran Koramil dan Kodim Muncul Jelang Peringatan G30S PKI

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengaku heran dengan berhembusnya ikhwal tuntuan pembubaran terhadap Kodim maupun Koramil di seluruh Indonesia.

Terlebih, hembusan itu datang tiap kali negeri ini akan memperingati tragedi kemanusian G30S/PKI pada 30 Sptember nanti.

“Tuntutan pembubaran Kodim dan Koramil akhir-akhir ini harus diwaspadai dan ditolak dengan tegas. Saya heran isu ini selalu muncul menjelang peringatan G 30 S/PKI yang jatuh pada tanggal 30 September setiap tahun,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (17/9).

Ia mengatakan bahwa ide pembubaran Kodim dan Koramil sangat ahistoris. Bahkan, perjalanan sejarah bangsa ini membuktikan, kita bisa bertahan sebagai sebuah bangsa besar justru karena keberadaan dua institusi tersebut.

“Kodim dan Koramil harus dipertahankan, karena itu konsep terbaik pertahanan yang kita miliki dan bahkan menjadi acuan negara-negara lain,” papar wakil ketua DPP Partai Gerindra itu.

Terlebih, masih kata Dasco, di tengah kemajuan teknologi militer yang belum tentu bisa bangsa ini ikuti terus, sehingga konsep manunggalnya rakyat dan TNI memang pilihan yang terbaik dan itu hanya bisa diterapkan kalau kita masih punya Kodim dan Koramil.

“Apalagi jumlah penduduk kita adalah nomor empat terbesar di dunia,” tandasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan, wacana pembubaran satuan teritorial pertama kali diungkapkan mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) yang saat ini menjabat Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

“Kodim dan Koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah. Kerja mereka tidak ada. Semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat,” kata Agus dalam diskusi reformasi TNI di Jakarta.

Olehn karena itu, penghapusan tersebut, ujar Agus, sejalan dengan reformasi TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik dengan memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional dan tak lagi terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri.

Laporan Novrijal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh: