Jakarta, Aktual.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar membangun komunikasi dengan DPR RI. Andre mengingatkan demikian sejalan dengan rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Kementerian BUMN yang tidak dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Pasca rekomendasi dari Pansus Pelindo II dan dari hasil sidang paripurna DPR RI, Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat perdana dengan Kementerian BUMN. Namun terdapat keanehan dalam rapat tersebut yang tidak dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Sumarno,” kata Andre saat dihubungi, Rabu (3/2).
Ketidakhadiran Rini ini dikarenakan yang bersangkutan masih dilarang oleh pimpinan DPR. Utamanya berkaitan dengan rekomendasi Pansus Pelindo II yang disepakati melalui sidang paripurna, salah satunya merekomendasikan agar Presiden Jokowi memberhentikan Rini Soemarno.
“Ini menjadi PR bagi Presiden Jokowi tentang hubungan antara parlemen dengan pemerintah, karena hal tersebut bermula saat Komisi VI DPR RI yang dengan jelas menolak Rini Soemarno dalam kasus Pelindo II yang sudah direkomendasikan ke Presiden Jokowi,” jelas Andre.
“Presiden Jokowi harus dengan segera mencari solusi yang terbaik agar hubungan kerja DPR dengan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur dan kecepatan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan lancar,” lanjutnya.
Ditekankan Andre, partainya sebenarnya tidak ingin mencampuri masalah kewenangan Presiden, khususnya dalam merombak susunan kabinet. Akan tetapi, bagaimanapun rekomendasi Pansus Pelindo II yang disahkan melalui sidang paripurna akan menjadi duri dalam hubungan Presiden dengan DPR.
Sebab, DPR masih berharap rekomendasi tersebut harus tetap dilaksanakan Presiden. Akan tetapi, di sisi lain Presiden belum melaksanakan rekomendasi tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
