Jakarta, Aktual.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus bisa sensitif dengan kinerja para pembantunya yang dinilai tidak mampu merefleksikan kemauannya.
Oleh karena itu, reshuffle adalah salah satu instrumen presiden untuk membenahi struktur dan kinerja menterinya.
“Orang akan berpikir, kemauan presiden Jokowi tidak mampu direfleksikan menteri-menterinya. Kalau presiden peka, harus menolong pemerintahannya. Kesempatan ada pada presiden untuk gunakan reshuffle,” kata Muzani, dalam acara buka puasa bersama DPP Partai Gerindra, di Perumahan DPR RI, Kalibata, Jakarta Timur, Jumat (3/7).
Ia mengingatkan, saat ini sektor ekonomi dimasa pemerintahan Jokowi-JK sedang lesu. Selain itu, penerimaan pajak yang tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung mengalami penurunan.
“Sudah hampir setahun pemerintahan berjalan, semua indikator tidak berjalan dan bukan meningkat tapi mundur. Ekonomi itu rusak lebih rendah dibanding presiden Jokowi sebelum jadi presiden. Nilai tukar rupiah sebelum Jokowi Rp9.000-Rp9500. Sekarang mencapai Rp13.000 atau Rp14.000, lebih tinggi,” ujarnya.
Pun demikian, dilakukan reshuffle atau tidak, sepenuhnya merupakan hak pererogratif Jokowi selaku kepala pemerintahan.
“Reshuffle itu hak pererogatif presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan pembantunya. Gerindra adalah partai oposisi diluar pemerintahan. Gerindra lebih netral. Apakah presiden menggunakan kewenangan reshuffle, atau tidak itu hak presiden,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
