Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu Demokrasi (SPD) August Melasz (kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria (tengah) dan peneliti senior SPD Pipik R (kanan). Kartawidjaja berbicara dalam diskusi publik di Bakole Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/5/2016). Diskusi tersebut membahas problematika kepemiluan di Indonesia serta alternatif gagasan sistem Pemilu seiring dengan revisi undang-undang pemilu legislatif yang masih disusun di DPR.

Jakarta, Aktual.com – Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai para menteri di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) harus bisa menjaga agar pemilu berjalan demokratis, transparan, ceria, damai, dan berkualitas.

Hal itu dikatakannya terkait sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengarahkan Direktur IMF dan juga Presiden Bank Dunia tidak berpose dengan dua jari (victory), tetapi dengan satu jari, dan menyatakan satu untuk Jokowi.

Riza menilai sikap Luhut dan Sri Mulyani dengan mengacungkan satu jari dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia sangat tidak bijaksana.

“Kami sudah laporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, biro hukum dan advokasi kami sudah melaporkan. Kami minta Bawaslu memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” katanya, Kamis (18/10).

Riza mengingatkan, dalam waktu kampanye 6 bulan ke depan, jangan ada lagi pejabat-pejabat yang berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu, apalagi petahana.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid