Jakarta, Aktual.co —Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI memasukkan pokok pikiran (Pokir) atau usulan dewan dari hasil reses, ke dalam RAPBD 2015.
“Kita sedang berjuang hasil reses itu dimasukan dalam APBD 2015,” kata politisi Gerindra, Syarief, saat jumpa pers di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Selasa (23/12).
Saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD beberapa waktu lalu, kata Syarief, Ketua BPKD DKI Heru Budi Hartono janji pokir diakomodir saat pembahasan RAPBD 2015.
“Tapi nanti kalau enggak dimasukkan, kita tahu kan siapa sebenarnya yang menghambat kinerja dewan,” ujar Sekretaris Komisi A ini.
Berbeda dengan Gerindra, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi sebelumnya sudah mengatakan tidak ada lagi Pokir di pembahasan RAPBD 2015.
“Tidak ada Pokir. Intinya itu,” kata Pras, beberapa waktu lalu.
Alasan politisi PDI-P ini, dihapuskannya Pokir menunjukkan Anggota DPRD periode 2014-2019 di bawah kepemimpinannya lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat.
“Jadi kita akan lebih mempersiapkan apa yang diperlukan masyarakat. Program-program bukan lagi dari Pokir anggota dewan,” ucap dia.
Menurutnya saat ini sudah bukan masanya lagi ikut memasukkan Pokir di RAPBD. “Sekarang kan sudah lain masanya.”
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menuding Pokir kerap jadi celah bagi dewan untuk memainkan anggaran APBD. Sehingga memusingkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Ahok memastikan tak akan ada lagi Pokir yang ‘terparkir’ di APBD 2015. Untuk memastikannya, dia meminta SKPD merekam tiap rapat bersama DPRD. Sehingga masyarakat tahu kinerja dewan dan SKPD.
Artikel ini ditulis oleh:
