Lebih lanjut, ketika ditanyakan ikhwal kenapa tingkat elektabilitas Presiden Jokowi rendah, ia berpendapat bahwa banyak faktor, terutama menyangkut Perppu Ormas, yang dinilai agak lebih mengekang hak asasi manusia.
“Artinya kebebasan orang berpendapat ini itu semakin dibatasi. Hal seperti itu, lalu kedua capaian ekonomi, pertumbuhan nasional janjinya sebesar 7 persen. Tapi hari ini menurut laporan organisasi internasional, sesungguhnya pertumbuhan kita hanya 4,7 persen atau maksimal 4,8 persen. Tidak sampai dirilis sampai 5,2 persen,” paparnya.
“Kemudian lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dinikmati orang lain, bangsa lain. Bukan dinikmati kita (bangsa sendiri), ya kan. Faktanya pengangguran besar. Mal-mal banyak yang ttup. Tandanya daya beli semakin menurun, jelaskan. Jadi realistis sekali, kita negara kaya tapi rakyat kita miskin,” pungkas anggota komisi III DPR RI itu.
Novrizal Sikumbang
(Wisnu)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
