Jakarta, Aktual.com — Rencana pemerintah untuk memangkas anggaran sebagai langkah penghematan di sejumlah kementerian/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 menuai kritikan dari anggota DPR RI.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, menilai kebijakan tersebut tidak efektif dalam rangka mewujudkan APBN yang terdesain dan terlaksana dengan baik (well performed and designed).
“Mengapa? Pertama, jika kita baca realisasi anggaran kementerian atau lembaga TA 2015, seluruhnya dibawah Pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian atau lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk TA 2015,” ujar Heri di Jakarta, Senin (13/6).
Sebagai contoh, lanjutnya, realisasi anggaran belanja di Kementerian Keuangan hanya sebesar 83,95% dari Pagu anggaran belanja sebesar Rp33,7 tirilun. Dengan kata lain, ada sisa anggaran sebesar Rp5,4 triliun yang tidak terlaksana.
Anehnya, kata Heri, meski tidak optimal melaksanakan anggaran TA 2015, Kementerian Keuangan justru mendapat Pagu anggaran belanja sebesar Rp39,4 triliun atau naik Rp5,7 triliun dari TA 2015. Padahal, per 7 Juni 2016, anggaran itu baru terlaksana 30,96%.
Ia menduga, skema penyusunan anggaran seperti yang dicontohkan itu terjadi di semua kementerian/lembaga.
“Buktinya, Pagu belanja kementerian/lembaga dalam TA 2015 sebesar Rp795,5 triliun hanya terealisasi sebesar Rp725,6 triliun,” ungkap Politisi Partai Gerindra itu.
Karena itu, menurutnya, penyusunan anggaran selama ini hanya ‘asal jadi’ alias ‘copy-paste’.
“Yang penting pagunya ditetapkan setinggi mungkin dulu, terlaksana atau tidak, itu belakangan. Ini kan skenario penyusunan anggaran yang buruk alias tidak jelas sasaran dan indikatornya,” cetus Legislator asal Sukabumi ini.
Ia menyebut langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian/lembaga dalam desain anggaran semacam itu hanya akan jadi akal-akalan pemerintah semata.
“Akal-akalannya bagaimana? Dengan menetapkan langkah-langkah penghematan dan pemotongan anggaran itu pemerintah seolah-olah sedang pro rakyat untuk meraih simpati publik. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pemerintah gagal melaksanakan anggaran belanjanya secara optimal sesuai target untuk sebesar-sebesarnya kepentingan publik,” tegas Heri.
Untuk itu, menurut dia, langkah penghematan dan pemotongan anggaran di APBN-P 2016 bisa efektif hanya jika penyusunan anggaran di kementerian/lembaga dilaksanakan dengan well-designed sehingga menjadi well-performed.
“Ini adalah masalah serius yang harus dibenahi di kementerian/lembaga yang sudah terjadi selama ini,” pungkas Heri.
Artikel ini ditulis oleh:
