Jakarta, Aktual.co — Tidak mungkin Jokowi sebagai Presiden tidak meminta pendapat atau rekomendasi dari KPK dan PPATK dalam hal pemilihan Kapolri yang baru.
“Sudah pasti dalam memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri baru, diam-diam pasti Jokowi meminta pendapat KPK dan PPATK. Selain faktor rekomendasi yang kuat dari Megawati untuk mendorong Budi Gunawan sebagai Kapolri,” kata Ketua DPP Gerindra, FX Arif Poyuono dalam pernyataan tertulis yang diterima Aktual, Minggu (11/1).
Arif melihat, dari sisi profesionalitas Budi Gunawan cukup bagus. Dia adalah pemegang Bintang Makayasa saat menjadi siswa Akpol.
“Serta pengalamannya dua kali menjadi Kapolda serta menjadi Kadiv Propam dan mengurus Diklat Polri. Artinya Budi Gunawan sudah banyak pengalamannya dan cukup pantas untuk jabatan Kapolri,” tambah Arif.
Namun tantangan yang akan dihadapi Budi Gunawan cukup berat. Seperti ketertiban dan keamanan dalam negeri yang buruk; kejahatan trans internasional peredaran narkoba dan ancaman teroris yang berbuah travel warning dari Amerika Serikat dan Australia.
“Kriminalisasi yang sering dilakukan oleh oknum Polri terhadap masyarakat dan pembinaan terhadap anggota Polri yang sering mengunakan jabatannya sehingga merugikan masyarakat juga menjadi PR berat bagi Budi Gunawan,” tegas Arif.
Namun tantangan terberat Kapolri baru ini sebenarnya adalah tugasnya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi dalam hal memberantas pungli, korupsi dan kriminalisasi di sektor bisnis .
“Pemberantasan pungli dan korupsi dan kriminalisasi yang ditujukan pada pengusaha oleh oknum Polri,” tutup Arif.
Artikel ini ditulis oleh:
