Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah reshuffle kabinet atau tidak dalam jangka waktu dekat ini.
Hal itu menanggapi berkembangnya isu reshuffle, terlebih keluarnya rekomendasi sidang Paripurna atas hasil Pansus Pelindo II terhadap Meneg BUMN Rini Soemarno.
“Pertama kita ini sudah menyikapi bahwa sistem pemerintahan bersifat presidensil berarti presiden memegang kendali pemerintahannya secara penuh sebagai kepala pemerintah. Jokowi punya kewenangan penuh mengambil langkah melakukan reshuffle atau tidak,” kata Muzani saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (29/12).
Terkait apakah reshuffle menyusul bergabungnya PAN dalam kabinet kerja Jokowi-JK, Muzani menegaskan bahwa sejak bergabung mendukung pemerintah posisi PAN tanpa syarat.
“Dulu sejak PAN mengumumkan masuk ke Jokowi-JK, ketua umum mengatakan dia masuk tanpa syarat. Sekarang terserah Jokowi, dia masuk atau tidak. PAN menurut saya harus konsisten, karena komitmen diucapkan masuk tanpa syarat. Meski ucapan itu kan publik (yang menilai), tapi dalam tata krama politik masuk berarti ada jatah kabinet,”
“Gerindra tidak mau mengurusi hak preogratif presiden, silahkan presiden. Buat kami pemerintah ini berjalan lebih baik dan tidak menerus bongkar pasang karena menimbulkan instabilitas politik, gangguan politik baru kedepannya,” jelas Ketua Fraksi Gerindra tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
