“Partai oposisi ‘kan tidak mungkin juga, kalau ada kebijakan benar, kami tetap tidak terima saja. Oposisi yang benar itu bisa bangun ‘check and balance’, sehingga jalannya pemerintahan sesuai aturan yang ada,” ucapnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan hingga saat ini kader Gerindra dari seluruh Indonesia belum dikumpulkan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, kata dia, kader di daerah juga lebih memilih akan menjadi oposisi agar tidak akan mencederai demokrasi.
Artikel ini ditulis oleh:
