Jakarta, Aktual.com – Front Kader Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (FKP PPP) menggeruduk kantor DPP PPP di Menteng pada Senin, (18/7/2022).

Kedatangan mereka mentuntut agar Suharso Monoarfa mudur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kegelisahan tersebut muncul lantaran kekhawatiran kader-kader PPP di sleuruh Indonesia akan kebijakan dan aturan sewenang0wenang yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa.

“Kami adalah kader militan PPP sejak masa orde baru hingga saat ini. PPP sebagai rumah besar Umat Islam Indonesia terus diperjuangkan agar terakomodirnya kepentingan Umat Islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia,” Ujar Wahyudin, Front Kader Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (FKPP PPP).

Menurutnya, selama Suharso menjabat sebagai Ketua Umum, tidak adanya lagi identitas yang dimunculkan oleh Ketua Umum yang melambangkan perjuangan dan nilai sejarah yang menjadi dasar pergerakan PPP.

“Arogansi, otoritarianisme dan kepentingan pribadi Suharso Monoarfa sangat mewarnai roda organisasi PPP saat ini. Dalam beberapa tahun belakangan nilai sejarah dan perjuangan para ulama, kader dan simpatisan PP tidak lagi menjadi dasar pergerakan PPP,” tambah Wahyudin.
Dihadapan demonstran lainnya, Wahyudin menyampaikan kondisi PPP saat ini dan pesan yang ditujukkan kepada Presiden RI agar Suharso Monoarfa bisa mundur juga di sisa periode dari jabatannya saat ini, Kepala Bappenas.

“PPP hari ini sangat terpuruk kondisinya. Tahun 2019 kami hampir tidak lolos Parlementary Treshold (PT) dan survey hari ini PPP hanya 1,7% elektabilitasnya. Kami takut PPP hilang di 2024. Tentunya kami yakin bahwa Bapak Presiden pun tidak ingin PPP tinggal sejarah dan PPP hilang di tangan Suharso Monoarfa,” ungkapnya.

Sebagai loyalis kader PPP, Wahyudin merasa dirinya dan rekan seperjuangan digusur oleh Suharso Monoarfa dengan kebijakan yang memberatkan PPP karena kepentingan pribadinya.

“Kami dan para kader serta senior PPP yang 2019 bersusah payah mempertahankan PPP agar lolos PT, namun hari ini kami digusur oleh kebijakan yang dibuatnya. Ataukah memang Suharso “dipasang” oleh kepentingan elit nasional untuk menghancurkan PPP dari dalam,” tegas Wahyudin.

Wahyudin dan simpatisan lainnya menuntut agar Suharso Monoarfa harus mundur dari Ketua Umum PPP maupun jabatannya sebagai menteri.

“Intinya bagi kami, Suharso mundur atau hancur. Kami sadar bahwa Suharso Monoarfa menjadi pembantu Bapak Presiden RI dalam Kabinet Indonesia Maju. Tentu saja kami berharap Bapak berkenan mengevaluasi dan mereshuffle Suharso Monoarfa sebagai pembantu Presiden RI,” tuntutnya.

Ditanya soal kepemimpinan, Wahyudin mengungkapkan bahwa Suharso bukan sosok yang layak jadi pemimpin.

“Karena selain tidak layak lagi memimpin PPP, beliau juga bahkan tidak mampu memimpin keluarganya, bagaimana dia mampu memimpin bangsa melalui kementeriannya. Dugaan hukum gratifikasinyapun terus bergulir di KPK. Kami tidak mau ini menjadi beban Bapak Presiden,” ujarnya.

Wahyudin merasa kecewa lantaran mengaggap bahwa Suharso tega menggadaikan PPP demi kepentingan tertentu dengan mengorbankan kader dan masa depan PPP.

“Kami mendegar bahwa isu Suharso Monoarfa dilindungi dan dibekingi “orang kuat” demi kepentingan orang tersebut di 2024. Kami sedih Pak, Karena PPP hanya dijadikan tunggangan elit republic demi posisi tawar “sang elit” dalam peta politik nasional, khususnya Pilpres 2024,” ujarnya.

Wahyudin berharap persoalan ini bisa cepat diselesaikan untuk menyelamatkan organisasi PPP dari ambang kehancuran.

“Suharso tega menggadaikan PPP demi kepentingan oligarki nasional dengan mengorbankan masa depan PPP. Kami berharap Bapak Presiden RI berkenan menegur dan memperhatikan elit-elit tersebut agar berhenti membekingi Suharso dan tidak lagi menjadikan PPP sebagai kuda tunggangan. Biarkan kader, pengurus dan simpatisan bekerja merebut hati rakyat dan bersama membangun hingga 2024,” tutupnya.

(Tino Oktaviano)