Jakarta, Aktual.com – Pemerintah mengklaim bahwa banyak proyek infrastruktur yang dibangun di era Joko Widodo (Jokowi) ini maka membutuhkan dana besar untuk pembiayaannya, sementara dana dari APBN tak mencukupi
Kondisi ini membuat pemerintah melakukan kebijakan untuk berutang terus menerus. Makanya tren utang pemerintah pun terus bergerak agresif dan masif.
Berdasar informasi dari website Direktorat Jenderak Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah terus melonjak. Per 31 Agustus 2017, mencapai Rp3.825,79 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.087,95 triliun (atau 80,7%) dan pinjaman sebesar Rp737,85 triliun (atau 19,3%).
“Penambahan utang neto selama bulan Agustus 2017 itu adalah Rp45,81 triliun yang berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp42,95 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar Rp2,87 triliun,” seperti dikutip dari laman DJPPR Kemenkeu, Minggu (24/9).
Utang dari SBN itu memang masih didominasi oleh investor dari dalam negeri. Sebanyak Rp2.246,16 triliun merupakan berasal dari investor domestik. Sedang sebanyak Rp841,79 triliun atau setara USD 63 miliarberasal dari investor asing.
“Sementara untuk utang berupa pinjaman lebih banyak dari pihak asing. Untuk pinjaman dari domestik sebesar Rp5,48 triliun dan dari pihak asing sebanyak Rp732,38 triliun atau setara USD 54,86 miliar,” jelas web tersebut.
Penambahan utang neto untuk pembiayaan APBN tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 adalah sebesar Rp310,33 triliun yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp307,34 triliun dan penarikan pinjaman sebesar Rp3 triliun.
Utang-utang tersebut didominasi oleh utang dalam mata uang Rupiah (59%). Sementara itu utang dalam mata uang asing, terdiri dari dolar AS 29%, Yen Jepang 7%, Euro 4%, special Drawing Right 1%, dan beberapa valuta asing lainnya 1%.
Berdasarkan kreditunya, utang pemerintah pusat didominasi oleh investor SBN 80%, kemudian pinjaman dari Bank Dunia 6%, Jepang 5%, ADB 3% dan lembaga lainnya 6%.
Indikator risiko utang pada bulan Agustus 2017 masih terkendali, dengan rasio variable rate berada pada level 10,9% dan refixing rate pada level 19%. Porsi utang dalam mata uang asing berada pada level 41,2%, sedangkan average time to maturity (ATM) berada pada level 8,8 tahun.
Di sisi lain, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 38,9% menjadi Rp39,2% dari total outstanding utang.
“Dalam pengelolaan risiko utang, pemerintah senantiasa melakukannya dengan hati-hati dan terukur. Termasuk juga menjaga risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar dalam posisi yang terkendali,” begitu klaim di keterangan tersebut.
Laporan Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
