Jakarta, Aktual.com — Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan, kegaduhan yang terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dan Kemenko Maritim Rizal Ramli pada dasarnya tidak hanya bersumber dari pertentangan dua konsep yang berbeda dalam mengelola sumber daya alam kita, seperti dalam skema pengelolaan blok Masela. Akan tetapi, lebih dari itu pertentangan keduanya karena kelompok mazhab Neolib yang membekingi Sudirman Said yang merasa terganggu dalam menguasai sumber daya alam tanah air.
“Antara Sudirman dan Rizal pertentangannya juga karena ada kelompok Mazha Neolib yang ingin berkuasa, sementara Rizal Ramli melawan kehadiran Neolib tersebut. Olehnya itu, gaduh akan muncul jika mazhab itu tetap dipertahankan,” ungkap Adhie, ditulis Jumat (11/3).
Adhie membeberkan, selama ini yang bisa mengakses sumber daya alam kita hanya para pemilik modal. Dan ironisnya 70 persen SDA kita dikuasai pemilik modal.
“Itu yang terjadi saat ini,” kata Adhie.
Adhie menuturkan, dalam pengelolaan sumber daya alam kita, ada dua kelompok mazhab yang bertarung, kelompok tersebut adalah kelompok Neolib dan kelompok yang ingin menegakkan konstitusi pasal 33.
“Saat ini, sumber daya negara kita justru diperebutkan oleh kelompok neolib itu, mereka yang saling berebut mengeksploitasi sumber daya kita. Presiden Jokowi dijepit ‘duo JK’, Jaringan Kuntoro dan Jusuf Kalla, ” tuturnya.
Kehadiran Rizal Ramli dalam kabinet Jokowi-JK saat ini dianggap mengancam eksistensi dan pengaruh kelompok neolib tersebut. dengan kehadiran Rizal Ramli, para kelompok neolib Jaringan Kuntoro merasa ‘keder’.
“Rizal masuk mulai ada kegaduhan, karena bersinggungan dengan SS. Kita cek di lapangan, SS dipasang oleh jaringan Kuntoro untuk mendelegitimasi RR, Jadi ada kelompok Jaringan Kuntoro ini yang memerintahkan jangan hadir dalam pelantikan Rizal Ramli, jangan mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh Rizal Ramli,” bebernya.
Olehnya itu, lanjut Adhie, mestinya presiden Jokowi sudah tegas mengambil sikap dengan melakukan evaluasi terhadap kabinetnya.
“Saya melihat bahwa, kabinet ini memang sudah harus ada reshuffle. Paling tidak mengurangi kerusakan negara ini. Untuk mengurangi perampok di lingkngan kekuasaan,” ujarnya.
Tentunya, lanjut Adhie, dengan syarat dan pertimbangan yang direshuflle adalah agen-agen dan antek asing.
“Jangan ada pionir asing berada dalam pusat kekuasaan. Saatnya Jokowi dengan pengalamannya selama ini sudah bisa memilih orang yang bisa jalankan Nawacita. Tidak dengan pertimbangan dan perhitungan lain. Jokowi harus keluar dari jepitan ‘duo JK’ tadi,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
