Jakarta, aktual.com – Gerakan Indonesia Cerah (GIC) menilai reformasi Polri bukan hanya menjadi tanggung jawab internal institusi, melainkan merupakan kepentingan nasional yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa.
Koordinator GIC Febry Wahyuni Sabran mengatakan dengan adanya sistem hukum yang baik, Indonesia bisa mencapai status negara maju yang berkeadilan sosial tinggi.
“Kolaborasi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat sipil menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perubahan berkelanjutan,” ujar Febry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (5/1).
Dia menuturkan kolaborasi merupakan sebuah prasyarat penting untuk mencapai demokrasi hukum yang matang dan stabil menjelang 2026 hingga seterusnya menuju Indonesia Emas 2045.
Apalagi, kata dia, visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan penegakan hukum serta demokrasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan bangsa.
Untuk itu, dirinya meyakini Polri akan mengalami transformasi budaya pada tahun 2026, yang bukan sekadar perubahan prosedural atau struktural, melainkan menyentuh aspek paling dalam dari sebuah institusi budaya kerja dan mentalitas anggotanya.
Perubahan kultural tersebut, kata Febry, menjadi kunci karena struktur dan regulasi saja tidak cukup untuk menghasilkan penegakan hukum yang melayani kepentingan rakyat.
Ia menjelaskan transformasi budaya Polri mencakup beberapa dimensi penting. Pertama, peningkatan profesionalisme di semua lini, mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana lapangan.
Kedua, kata dia, penguatan akuntabilitas melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif.
Dia menambahkan dimensi ketiga, yakni reorientasi pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang harus dilayani dengan sepenuh hati, bukan objek yang diatur dan dikontrol.
Lalu keempat, internalisasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap aspek tugas kepolisian.
Selain itu, Febry berpendapat transformasi didukung oleh komitmen politik yang kuat dari beberapa tokoh nasional hingga berbagai elemen masyarakat sipil.
“Oleh karenanya, GIC bersama organisasi lain terus melakukan pengawasan dan advokasi untuk memastikan proses reformasi berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap dia.
Meski begitu, ia mengapresiasi institusi Polri yang terus bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman dan ekspektasi masyarakat modern.
Polri juga disebut memberi dukungan serta komitmennya dalam reformasi berkelanjutan sebagai lembaga yang profesional, berintegritas, dan melayani kepentingan rakyat dengan sepenuh hati.
Dengan demikian, dirinya menyampaikan keyakinan mendalam bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia kini berdiri di belakang Polri dalam upaya memperkuat demokrasi hukum menjelang tahun 2026.
“Dukungan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat melihat langsung upaya-upaya nyata yang dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi operasional, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu,” tutur Febry.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
