Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sudah menggelar sidang paripurna yang menyetujui pelantikan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur definitif. Meskipun sidang digelar tanpa persetujuan dari keempat Wakil Ketua DPRD dan fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Diselenggarakannya sidang paripurna itu pun menuai kecaman dari Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat di Jakarta yang menolak pelantikan Ahok.
Saat dihubungi oleh Aktual.co, Ketua GMJ Fakhrurozy mengatakan tidak perduli apakah Ahok dilantik atau tidak.
“Bagi saya Ahok dilantik atau tidak dilantik tidak ada urusan. GMJ mewakili masyarakat Jakarta tidak menginginkan Ahok jadi pemimpin di Jakarta. Jadi wakil gubernur saja kita minta dia turun. Ahok itu sumber konflik,” ujarnya, di Jakarta Jum’at (14/11).
Lagipula, dia menilai rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD hari ini tidak sah. Karena dilakukan tanpa kehadiran dari ke 57 anggota dewan dari Koalisi Merah Putih.
“Yang saya dengar paripurna hari ini tidak kuorum. Karena anggota dewan dari KMP yang anggotanya 57 orang. Dia minus malah kan kalo kuorum harusnya 2/3, kalau 57 kursi berarti 50 persen plus. Artinya itu paripurna tidak bisa disahkan,” tambahnya.
Masyarakat Jakarta menolak Ahok sebagai gubernur karena dinilai arogan dan tidak berakhlak layaknya seorang pemimpin. GMJ berencana akan menggelar aksi lanjutan untuk menolak Ahok jadi gubernur.
Diberitakan sebelumnya, saat demo Senin (10/11) lalu, GMJ akan tetap menuntut dilengserkannya Ahok meskipun dilantik jadi Gubernur DKI definitif oleh Pemerintah Pusat.
Saat orasi di tengah ribuan massa saat berunjukrasa di depan Balaikota DKI, penasihat GMJ Habib Rizieq Sihab bahkan mengatakan mengancam membuat Gubernur tandingan kalau Ahok tetap dilantik.
“Kita buat Gubernur tandingan, kalau Ahok masih tetap diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta kita juga akan tetap berdemo,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/11).
Karena Rizieq menilai pelengseran Ahok sudah sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45.
“Kita harus buka mata dan telinga kalau Ahok menjadi gubernur. Berani ngga datang ke kampung-kampung? kalau berani kita timpukin pake telur busuk seperti rasul yang pernah ditimpukin kaum Thaif,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
