Jakarta, Aktual.com – Ketua Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Chrisman Damanik, menilai Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau harus merupakan wilayah strategis. Baik secara ekonomi maupun kedaulatan bangsa, terkait posisi situasi global dan regional Indonesia.
Karena itu, dia berpendapat potensi sumber daya alam dan potensi minyak dan gas di wilayah terluar tersebut sepatutnya dikelola oleh negara. Bukan sebaliknya, diberikan kepada negara lain sebagaimana tawaran Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan kepada Petronas Malaysia.
“Secara geopolitik Natuna merupakan hal penting karena berbatasan langsung dengan Laut China Selatan dan negara-negara tetangga, sepatutnya pengelolaan wilayah terluar termasuk Natuna dikelola oleh negara,” kata dia, di Jakarta, Sabtu (3/9).
Disampaikan, penawaran pengelolaan potensi migas kepada Malaysia merupakan sebuah bentuk perampasan kedaulatan negara Indonesia. Sebab secara geopolitik, geoekonomi dan geostrategi wilayah Natuna merupakan wilayah pintu masuk awal teritori Indonesia.
GMNI menyesalkan alasan ketidakkemampuan teknologi tentang pengelolaan gas Natuna yang diperkirakan mencapai 46 triliun kaki kubik yang akan diberikan ke Petronas Malaysia. Dikhawatirkan alasan efisiensi tersebut menjadikan Indonesia kembali terjajah.
Chrisman lantas menyinggung bagaimana pesan ‘founding father’ bangsa Indonesia, Bung Karno, bahwa kekayaan alam kita yang tersimpan di perut bumi harus dikelola sendiri untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
“Adanya peristiwa ini menandakan pemerintahan Jokowi-JK makin jauh dari cita-cita Trisakti Bung Karno dan mengarah pada praktek-praktek neoliberalisme yang menyengsarakan rakyat. Sudah saatnya negara hadir dalam pengelolaan SDA alam kita,” ucap dia. (Soemitro)
Artikel ini ditulis oleh:
