Jakarta, Aktual.com – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus mafia tanah cakung yang dinilai penuh dugaan rekayasa.
Ketua GMPI, Rahmat mengatakan pihaknya mengirim surat kepada Presiden lantaran adanya masyarakat yang menjadi korban mafia tanah yang terdzolimi. Dan penuh dengan intervensi seorang menteri ATR/BPN.
“Kami melihat adanya intervensi dari Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada MA untuk membela pengusaha yang merebut tanah Abdul Halim yang ada di Cakung,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima wartawan.
Dirinya menjelaskan, surat yang didapatkannya itu beredar di media sosial yang di unggah oleh penggiat sosial Rudi Valinka pada akunnya @kurawa dan penuturan dari korban mafia tanah Abdul Halim.
“Abdul Halim juga menjelaskan kronologi permasalahannya kepada kami, dan surat yang ditujukan ke ketua MA itu kami ketahui dari media massa dan media sosial yang ramai di twitter diunggah oleh akun @kurawa dan akun @XIXdgmbkXIX,” jelasnya
Dirinya menjelaskan, dalam isi surat itu ada poin yang mengatakan bahwa BPN akan tetap melakukan pencatatan dalam buku tanah. Padahal, kata Rahmat, selama dalam persidangan tidak boleh ada yang melakukan hal-hal diluar dari arahan majelis hakim sebelum adanya putusan tetap seperti Pasal 126 PMNA/BPN No.3/1997.
“Ini membuktikan Sofyan Djalil telah melawan perintah dari lembaga hukum. Presiden saja bisa patuh jika ada putusan dari lembaga hukum, masa seorang menteri bisa melakukan hal diluar tupoksinya. Jadi seperti Menteri rasa Presiden Sofyan Djalil ini,” katanya.
Dirinya mengatakan, surat yang dikirim kepada Presiden telah diproses oleh Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dengan nomor register 222H-1Y6PM3.
“Surat kami yang ke Presiden sudah diterima dan ditindaklanjuti. Kami juga berharap nanti surat yang kami kirimkan ke MA, Mensesneg, Kapolri, Pengadilan, Menkopolhukam, dan Menkumhan juga dapat menindaklanjuti informasi yang kami berikan,” harapnya.
Selain itu, Rahmat memaparkan, Sofyan Djalil juga dinilai memutarbalikkan fakta yang ada dan membuat opini membuat korban mafia tanah menjadi pelaku mafia tanah.
“Terlihat seorang menteri sangat pro kepada pengusaha dari pada masyarakat yang hak-haknya dirampas oleh mafia tanah. Ini kan sangat jauh dari apa yang diminta oleh Presiden Jokowi untuk melakukan Reformasi Agraria dan berpihak kepada masyarakat. Ini membuktikan Sofyan Djalil membangkang kepada atasannya. Saya menduga jangan – jangan Sofyan Djalil juga mafia tanah,” tegasnya.
Tak hanya itu, Rahmat juga merasa aneh seorang Sofyan Djalil membela mati-matian keluarga Tabalujan yang disebut berjasa bagi bangsa Indonesia. Padahal, selain Abdul Halim, banyak sekali korban keluarga Tabalujan yang tanahnya dirampas dengan modus yang sama.
“Korban dari pengusaha Tabalujan ini banyak sekali, bukan hanya Abdul Halim, ada Pak Edy dan lainnya. Dann sudah banyak juga yang lapor ke polisi. Salah satunya Benny Simon Tabalujan sudah jadi DPO oleh Polda Metro. Informasi yang saya dapat, keluarga Tabalujan ini sejak tahun 2010-2011 mendapatkan 106 hektar tanah yang perolehan nya tidak jelas serta dan semuanya bersengketa dengan rakyat kecil. Masa orang demikian bisa di bilang berjasa kepada bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia.
Di kesempatan yang lain, Humas MA Sobandi saat dikonfirmasi terkait surat yang beredar tersebut masih akan dilakukan pengecekan dahulu.
” Nanti di cek dulu ya,” ujarnya.
*Didesak Mundur*
Dikesempatan berbeda, Ketua Gerakan Nasional (Gernas) 98 dan Relawan Jokowi Anton Situmorang mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil untuk mundur lantaran gagal memberantas mafia tanah.
“Sofian Djalil sudah pernah mengakui diinternalnya ada mafia tanah. Dia harus mundur, karena dia tidak mampu memberantas mafia tanah,” kata Ketua Gerakan Nasional (Gernas) 98 dan Relawan Jokowi, Anton Aritonang.
Anton menambahkan, jika tidak mau mundur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengganti menterinya tersebut.
“Kalau tidak mau mundur, presiden harus mengganti menterinya, yang lebih berani berantas mafia tanah yang sebenarnya. Bukan masyarakat kecil yang jadi korban lalu disebut mafia tanah, dan bukan pro ke pengusaha,” katanya.
Bukan tanpa alasan, kata Anton, saat ini praktik mafia tanah sudah mengkhawatirkan. Mafia tanah juga sudah beraksi secara nasional. Selain mendesak menteri itu mundur, Anton juga meminta Presiden Jokowi membentuk satgas pemberantasan mafia tanah.
“Mafia tanah sudah masuk di segala lini. Pak Presiden harus ambil alih ini, harus membentuk satgas pemberantasan mafia tanah secara nasional,” kata Anton.
Anton melanjutkan, orang-orang yang mengisi Satgas Mafia Tanah nantinya orang pilihan langsung dari Presiden Jokowi. Jokowi pun, kata dia harus menunjuk orang yang berani melawan mafia tanah.
“Orangnya yang berani melawan mafia tanah. Langsung di bawah di presiden. Orangnya dibentuk oleh presiden,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Sofyan Djalil diduga membekingi mafia tanah. Hal ini diketahui dari cuitan di media sosial.
Dari pantauan di lini masa Twitter akun @XIXdgmbkXIX, Sofyan Djlali membackup mafia tanah yang juga mantan juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, Paryoto.
Dalam cuitannya, Paryoto disebut mengakui jika menerima suap dari mantan terdakwa kasus mafia tanah lainnya, Ahmad Djufri. Paryoto dan Djufri pernah terseret kasus mafia tanah di wilayah DKI Jakarta, salah satunya kasus dugaan pemalsuan akta autentik di wilayah Cakung, Jakarta Timur.
“Paryoto sudah mengakui dia terima suap dari Ahmad Djufri supaya tanah tidak perlu di ukur dan terbit SHGB. Terang-terang udah salah dan sudah divonis empat bulan jalanin masa tahanan di Cipinang. Eh bisa-bisanya loh dia mau PK. #MenteriBackupMafiaTanah,” cuit akun itu, Selasa (29/3/2022).
Akun itu juga menyebut jika Paryoto mengakui dibela oleh Sofyan Djalil.
“Paryoto juga udah mengakui dia dibela sama menteri @djalil_sofyan. Waktu di Cipinang, dia dikunjungin sama keponakan menteri dan stafsus suruh tenang. #MenteriBackupMafiaTanah,” tulisnya.
Bahkan, Sofyan Djalil disebut melakukan intervensi ke Mahkamah Agung. Intervensi itu diduga untuk membela anak buahnya di BPN terkait kasus mafia tanah.
“Gimana cerita nya nih. Orng udah salah terang2 di bela abis sampe ke MA di intervensi,” tulisnya.
Intervensi Soyfan itu diketahui dari foto-foto berkas yang ditujukan ke Ketua MAndan diteken langsung oleh Sofyan Djalil. Surat itu tertanggal 25 Januari 2022, dengan nomor X.PN.03/130/1/2022. Dalam surat itu tertulis bersifat rahasia dengan lampiran tujuh berkas.
Terlihat juga surat itu dibuat dan disampaikan untuk hal Putusan provisi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata Nomor 441/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Tim.
Artikel ini ditulis oleh:
As'ad Syamsul Abidin
