Jakarta, Aktual.com – Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengklarifikasi mengenai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar Minggu (25/6) lalu di Istana Negara Jakarta. Klarifikasi ini dilakukan karena GNPF-MUI merasa pemberitaan media massa yang menyudutkan pihaknya dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nasir, mengungkapkan bahwa pertemuan antara pihaknya dengan Presiden Jokowi diadakan dengan waktu yang terbilang mepet. Bachtiar sendiri mengaku, hingga Sabtu (24/6) kemarin, pihaknya belum mendapat undangan dari Istana.
Pasalnya, pihak Istana baru mengkonfirmasi pertemuan tersebut hanya beberapa jam sebelum pertemuan diadakan.
“Jadi malam sebelum lebaran kami duduk bersama dengan Menkopolhukam (Wiranto), lalu ke Menag (Lukman Hakim Syaefudin). Paginya baru komunikasi presiden,” ungkap Bachtiar dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Selasa (27/6).
“Nah pertemuan itu mendadak. Mendadak itu, tapi kesannya (kami) ingin ketemu presiden,” jelas dia.
Menurut Bachtiar, pihaknya memang telah beberapa kali berkomunikasi dengan Menkopolhukam Wiranto dan Menag Lukman Hakim Syaefudin untuk membahas kemungkinan bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pihak Istana telah menggagalkan upaya pertemuan antara GNPF-MUI.
Bachtiar sendiri tidak menyebut secara spesifik pihak yang berupaya menggagalkan pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi. Dengan jujur, ia juga tidak mengetahui motif pihak-pihak tersebut.
“Saya tidak tahu, kenapa terjadi. Bahkan bukan cuma itu, dalam beberapa pertemuan presiden dengan ulama, nama saya dimasukan tapi kemudian dicoret,” bebernya.
Selain itu, Bachtiar sendiri menolak anggapan bahwa pertemuan ini diadakan atas permintaan GNPF-MUI. Menurutnya, pihaknya hanya menggagas pertemuan antara ulama dengan Presiden melalui menteri-menteri terkait.
“Pertemuan dengan Jokowi bukan (kita yang) meminta, kami hanya menggagas terjadinya dialog dengan presiden,” tegasnya.
Bachtiar menjelaskan bahwa dialog dengan Presiden sangatlah penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Terlebih, sejak adanya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, masyarakat Indonesia seakan terkotak-kotak berdasar agama dan ras.
“Tentu kita ingin menjaga kesatuan Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia menjadi seperti negara-negara lain yang sudah terpecah belah,” pungkasnya.
Pewarta : Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
