Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Idrus Marham membantah tudingan yang menyebut partainya sebagai pihak yang ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Pansus Hak Angket KPK. Ia menyatakan bahwa tudingan tersebut sama sekali tidak berdasar.
Sebaliknya, Partai Golkar justru menginginkan adanya penguatan KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi di Indonesia.
“Arahan dari DPP Golkar kepada fraksi Golkar, apapun yang dilakukan di pansus tujuannya agar supaya dapat memperkuat kinerja KPK dan jangan pernah ada berpikiran apalagi berjuang merumuskan untuk membubarkan kpk, jangan sama sekali,” ungkap Idrus kepada awak media di rumah dinas Ketua DPR, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).
Menurut Idrus, pendirian KPK sangatlah kental dengan semangat reformasi yang bertujuan untuk membenahi sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia pun menegaskan bahwa sampai saat ini, partai berlambang pohon beringin ini tidak sekalipun berpikir untuk mengkhianati semangat tersebut.
Selain itu, Idrus juga menambahkan bahwa partainya merupakan salah satu partai yang ikut merumuskan UU KPK beberapa tahun silam. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin jika Partai Golkar justru menginisiasi pembubaran KPK.
“Karena apabila itu kita lakukan (membubarkan KPK) berarti kita sama dengan menghinati semangat dari pada reformasi itu sendiri. Itulah arahan dari kita,” imbuh mantan Ketua Pansus Hak Angket Bank Century ini.
“Kita nggak pernah berpikiran seperti itu, karena Golkar dulu dalam pembentukan UU KPK ikut langsung bersama-sama dengan partai Golkar untuk merumuskan UU KPK. Saya yakin itu tidak akan muncul itu,” jelasnya menambahkan.
Pada kesempatan tersebut, Idrus pun membantah jika Pansus Hak Angket KPK hanyalah batu loncatan untuk melemahkan KPK. Dengan tegas, lagi-lagi Idrus menyatakan bahwa Partai Golkar sama sekali tidak menginginkan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.
Ia pun berkelakar dengan menyebut pihak-pihak yang skeptis terhadap partainya sebagai tukang ramal. Menurutnya, ramalan mengenai revisi UU KPK terlalu jauh dari fakta yang terjadi.
“Itu terlalu jauh. Kita baru mulai kemudian sudah ahli ramal semua orang, itu nggak boleh terjadi seperti itu di republik ini. Biarlah pansus ini kita kawal bersama-sama dan apabila ada pikiran-pikiran menyesatkan untuk membubarkan kpk, kita turun bersana-sama itu aadalah tidak boleh terjadi,” pungkasnya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
