Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (kiri) dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan usai acara Syukuran dan Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Jakarta, Minggu (1/11). Silaturahmi nasional itu diharapkan menjadi awal bersatunya Partai Golkar sekaligus dalam rangka persiapan menghadapi pilkada serentak. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/15.

Jakarta, Aktual.com — Pertemuan sejumlah politisi Golkar dalam acara silaturahmi nasional Partai Golkar terus menjadi perbincangan menarik dikalangan publik. Terlebih, ketika kehadiran Wakil. Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, pada Minggu (1/11) kemarin.

Politikus Golkar, Mahyudin menilai meski sudah digelarnya silaturahmi nasional, bukan berarti konflik di internal partai beringin itu selesai.

“Memang masih menyisakan, apakah ada arah betul-betul rekonsiliasi permanen ini yang belum keliatan. Kemungkinan karena ini opsinya ada dua, pak Agung Laksono (AL) bisa menerima misalnya kepengurusan ARB dan sama-sama menyetujui hasil Munas Bali ada rekonsiliasi tentu harus ada pembicaraan,” ucap Mahyudin, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (4/11).

“Akan tetapi kalau pak Agung juga tidak mau, pak Agung menginginkan Munaslub, saya kira urusannya masih panjang,” tambah dia.

Menurut dia, kedua petinggi ini harus ada yang mengalah, terlebih dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang hanya menyatakan kepengurusan Riau yang sah.

Artinya, sambung dia, jika Agung Laksono menerima ARB sebagai Ketua Umum, salah satunya mungkin dengan berbagi kekuasaan pada Agung misalnya membentuk ketua harian.

“Kalau pak ARB jadi matahari, pak agung jadi bulan, ini selesai masalah. Atau pak ARB yang ngalah setuju dengan pendapat pak Agung untuk munas berdamai atau munas ulang,” tandas Wakil Ketua MPR RI itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang