Ketua Pengarah Sidang, Nurdin Halid (ketiga kiri) memberi kesempatan para peserta menyampaikan aspirasinya saat membahas tata tertib pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5). Munaslub yang dihadiri sekitar 4.000 peserta tersebut akan memilih ketua umum dari 8 kandidat yang ada. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/pd/16.

Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan dengan baik bergabungnya Partai Golkar dalam barisan partai politik pendukung pemerintah. Partai yang kini dipimpin Setya Novanto itu diyakini akan diganjar kursi di kabinet atas dukungannya.

Menurutnya, saat ini Jokowi tengah menunggu momentum yang tepat untuk melakukan penyegaran kabinet. Jokowi tidak tetap mendengarkan aspirasi publik, khususnya berkaitan dengan jalannya pemerintahan yang sesuai dengan program besar Nawa Cita. Janji yang akan direalisasikan secara perlahan.

Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II kembali mengemuka setelah Golkar dan PPP menyelesaikan konflik internal, yakni dualisme kepengurusan.

“Ada dua setidaknya alasan reshuffle. Pertama, Presiden punya janji namanya Nawa Cita. Hingga hari ini arah atau realisasi pada saat kampanye waktu itu sama sekali belum terpenuhi. Untuk mewujudkan itu, mau tidak mau Presiden melakukan penyegaran kabinet,” kata Hendri saat dihubungi Aktual.com, Kamis (26/5).

Alasan kedua, adanya perbedaan koalisi di pemerintahan. Bila sebelumnya partai pendukung pendukung pemerintah relatif lebih ramping sekarang posisinya menjadi gemuk setela bergabungnya Golkar dan PAN. Keberadaan Golkar yang strategis dipemerintahan inilah yang menjadi pertimbangan Jokowi. “Kemungkinan besar Golkar akan dapat satu,” terang Hendri.

Artikel ini ditulis oleh: