Golkar Dorong Kadernya Tingkatkan Pencegahan Korupsi

Jakarta, Aktual.com – Partai Golkar mendorong seluruh kadernya yang menjadi anggota legislatif di daerah untuk meningkatkan pencegahan praktik korupsi, dengan membangun sistem secara terbuka.

“Upaya pencegahan yang dilakukan KPK di daerah menyasar pada titik-titik rawan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan lemahnya pengawasan,” kata Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, pada kegiatan “Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 di Jakarta, seperti dikutip melalui siaran pers Partai Golkar, Minggu (3/12).

Menurut Pahala, temuan KPK pada kasus korupsi di daerah sebagian besar berkaitan dengan penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan.

“Kalau ditelusuri lebih dalam, kasus penyuapan terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta perizinan, aktor utamanya adalah swasta,” katanya.

Menurut dia, masalah utama terkait pengadaan barang dan jasa adalah satuan harga dan analisis biaya yang di mark-up.

KPK, katanya, banyak menemukan praktik penggelembungan anggaran dalam penyusunan anggaran, meskipun telah diterapkan sistem lelang elektronik, tapi belum ada perubahan kinerja di daerah.

Menyikapi peroalan ini, menurut Pahala, KPK mengusulkan untuk menerapkan sistem katalog elektronik, sehingga pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efisien karena ada standar harga.

Kemudian, terkait dengan perizinan, KPK mendorong agar para anggota legislatif dari Partai Golkar di daerah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

“Anggota legislatif dari Partai Golkar di daerah harus mampu mendorong terbentuknya PTSP baru. Selama ini baru 250 daerah yang memiliki PTSP,” katanya.

KPK juga melihat, keberadaan PTSP umumnya sarananya masih minim serta masih ditemukan adanya oknum-oknum yang bermain.

Pahala menegaskan penerapan perizinan secara transparan bukan pada sistem online, tapi pada tranaparansi waktu dan biayanya.

Sedangkan untuk pengawasan, menurut dia, KPK telah merekomendasikan kepada Presiden agar mekanism pelaporan pada inspektorat ke institusi yang setingkat lebih tinggi.

Ant.

Artikel ini ditulis oleh: