Jakarta, Aktual.co — Sekretaris fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius.
Bahkan, kata dia, Manuver itu bisa menyeret pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke pusaran konflik yang berujung pada stagnasi jalannya pemerintahan mereka.
“KIH memaksa Jokowi-JK untuk membuat pilihan yang sangat ekstrim, antara mengakui pimpinan DPR yang sah, atau mengakui pimpinan DPR illegal bentukan koalisi parpol pendukungnya,” kata Bambang melalui pesan singkat, Kamis (30/10).
Mengakui pimpinan DPR yang sah adalah sebuah keniscayaan konstitusional bagi Jokowi-JK. Sebaliknya, kata dia, Jokowi-JK bertindak inkonstitusional jika mengakui pimpinan DPR illegal bentukan KIH.
“Jokowi-JK bisa berkonflik dengan pimpinan DPR yang sah. Di situlah dilema bagi Jokowi-JK. Sebab, jika menolak mengakui pimpinan DPR ilegal, akan terjadi keretakan hubungan antara Jokowi-JK dengan parpol anggota KIH. Bahkan, bukan tidak mungkin Jokowi-JK pun terperangkap dalam konflik dengan partai-partai pendukungnya,” kata Bambang.
Wakil bendahara umum DPP Partai Golkar itu mengingatkan KIH untuk sadar jika Pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung ini stagnan atau terhenti akibat konflik di DPR, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat serius.
Padahal, ada beberapa persoalan strategis yang harus segera ditangani Jokowi-JK. Misalnya, soal menipisnya stok BBM bersubsidi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah harus bekerjasama dengan DPR.
“Persoalannya, kapan KIH akan berhenti berulah?” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
