Dalam jumpa persnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kami tunggu klarifikasi kepada yang bersangkutan. Klarifikasi ini tujuannya meminta penjelasan kepada yang bersangkutan. Sekaligus nanti DPP sesuai aturan itu mengambil kebijakan. AKTUAL/Munzir
Dalam jumpa persnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kami tunggu klarifikasi kepada yang bersangkutan. Klarifikasi ini tujuannya meminta penjelasan kepada yang bersangkutan. Sekaligus nanti DPP sesuai aturan itu mengambil kebijakan. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Aliran dana korupsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) disebut-sebut mengalir ke dalam kantong Partai Golkar. Bahkan aliran dana tersebut dituding menjadi modal penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2016 di Bali.

Menanggapi tudingan ini, Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily pun menyatakan bahwa partainya masih menghormati jalannya persidangan.

“Kita menghormati proses persidangan. Ini baru asumsi,” kata Ace saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (25/1).

Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan bahwa tidak pernah sekalipun Golkar menerima uang dari tiga sumber yang diatur dalam undang-undang, yaitu iuran anggota, sumbangan dan pemerintah.

Pun demikian dengan penyelenggaraan Munas Bali pada dua tahun lalu. Ia pun memastikan bahwa penyelenggaraan forum yang mengukuhkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar ini, modalnya pun berasal dari sumber yang sah.

“Saya pastikan bahwa setiap dana ke parpol itu pasti berasal dari dana yang sesuai dengan perundang-undangan. Munas bersumber dari tiga hal, iuran, sumbangan, sumber dari pemerintah. Kami pastikan tidak ada dana yang berasal dari fakta persidangan,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Penggalangan Khusus Partai Golkar, Rizal Mallarangeng enggan mengomentari lebih lanjut dugaan suap korupsi Bakamla mengalir ke partainya.

Sebab, dia merupakan pengurus baru di Golkar. Sedangkan kasus korupsi Bakamla, terjadi ketika dirinya belum menjabat pengurus partai.

“Itu materi persidangan. Kita pengurus baru. Itu kejadian 2016. Apalagi materi persidangan,” ujar Rizal.

Uang suap korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut diduga mengalir untuk pembiayaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Hal itu terkuak pasca Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arif, bersaksi dalam persidangan kasus korupsi tersebut. Dalam sidang, uang bancakan diduga dialiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi.

Reporter: Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS