Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya tengah melakukan lobi-lobi kepada partai lain untuk membuka wacana kocok ulang Pimpinan DPR, pasca mundurnya Setya Novanto dari posisinya sebagai Ketua DPR.
“Kami sudah menugaskan teman-teman di DPR yang berkiblat kepada kami, untuk melobi partai lain,” ujar Priyo Budi Santoso di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/12).
Priyo mengklaim, pihaknya adalah kepengurusan Golkar yang sah karena masih tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga saat ini.
“Sehingga semua proses surat menyurat berkaitan pergantian Pimpinan DPR dan fraksi, mau tidak mau yang punya legal standing adalah Golkar kami,” katanya.
Mantan Wakil Ketua DPR ini menilai Golkar kubu Aburizal Bakrie hanya sepihak menunjuk Ade Komaruddin menggantikan Setya Novanto tanpa mengajak pihaknya berunding.
Oleh karena itu, lanjut Prio, pihaknya juga memiliki rekomendasi untuk menggantikan Setya Novanto menjadi Ketua DPR dan bersedia jika Pimpinan DPR dilakukan kocok ulang.
”Karena itu usulan perombakan Pimpinan DPR dan fraksi kemarin tanpa sepengetahuan kami. Ya silakan kalau Aburizal usulkan itu, tapi kami sebagai pengurus sah juga punya hak. Intinya jika tetap diminta Ketua DPR kami siapkan nama Agus Gumiwang. Dan jika kocok ulang pun siap kami akan dapat Wakil Ketua DPR (sebagai partai peringkat dua pemilu legislatif),” cetusnya
Sementara itu, Priyo mengungkapkan, pihaknya telah megirimkan surat tertanggal 18 Desember 2015 perihal penunjukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menggantikan Setya Novanto menjadi Ketua DPR kepada Sekretariat DPR. Namun, Pimpinan DPR hanya menerima dan mengumumkan Ade Komaruddin sebagai pengganti Setya Novanto.
“Surat penunjukan Agus Gumiwang sudah dikirim, tapi memang duluan surat kubu Aburizal Bakrie,” ungkapnya
Untuk membahas polemik tersebut, Priyo mengaku pihaknya membuka ruang dialog dengan kubu Aburizal Bakrie untuk membicarakan persoalan pengajuan nama pengganti Setya Novanto, yang sebelumnya sudah mengundurkan diri karena kasus Freeport.
“Kami membuka diri membicarakan ini dalam suasana kekeluargaan. Hanya dengan cara itu bisa tertib. Kalau tidak, tidak akan selesai karena kami mengusulkan surat yang sama ke pimpinan DPR,” tandas Priyo.
Artikel ini ditulis oleh:
