Jakarta, Aktual.co — Hasil perundingan kedua antarjuru runding dua kubu Partai Golkar menyepakati posisi politik partai berlambang beringin itu sebagai mitra strategis, kritis, dan konstruktif bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Tadi kita sepakat merumuskan khusus bagaimana sikap dan posisi Golkar terhadap pemerintah. Dan itu kita sepakati bahwa posisi Golkar sebagai mitra strategis, kritis, dan konstruktif terhadap pemerintah, serta menjamin keberlangsungan pemerintah selama lima tahun,” ujar juru runding kubu Aburizal Bakrie, MS Hidayat, seusai melakukan perundingan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (8/1).
Menurut MS Hidayat, dalam perundingan kali ini tidak dibahas sama sekali terkait posisi Golkar di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). “Tadi kita tidak bahas posisi di KMP, karena kita sepakat yang penting peranan dan posisi Golkar terhadap pemerintah. Sedangkan KMP merupakan bagian dari persoalan Golkar,” ujar MS Hidayat.
Mantan Menteri Perindustrian itu menyampaikan persoalan yang tersisa adalah mengenai proses hukum yang sudah berjalan serta masalah penggabungan kepengurusan Golkar. Dua hal itu akan dibicarakan dalam pertemuan selanjutnya Selasa (13/1) atau Rabu (14/1).
“Minggu depan kita bicara khusus masalah proses pengadilan dan penggabungan personalia kepengurusan. Kalau islah ini buntu dan tertutup, kita memang sepakat mencari keadilan melalui pengadilan, tetapi semangat kami mau menghindari proses pengadilan sampai kami bisa sepakat islah,” ujar dia. Dikatakan MS Hidayat, sejauh ini perundingan bisa dikatakan telah 60 persen mencapai kesepakatan visi. Tersisa 40 persen terkait masalah hukum dan kepengurusan.
Lebih jauh MS Hidayat menekankan bahwa saat ini kedua kubu sama-sama menyepakati bahwa pemerintah di mata Golkar adalah mitra strategis. Golkar akan akan melakukan kemitraan itu dengan dasar konstruktif, kritis, serta mendukung keberadaannya selama lima tahun.
“Kalau boleh saya artikan dalam kalimat saya, Golkar mendukung keberlangsungan pemerintah selama lima tahun sebagai pemerintahan yang sah dipilih rakyat. Dan apabila ditanya apakah itu berarti 100 persen mendukung seluruh program pemerintah, maka belum tentu, karena ada beberapa program yang nantinya justru akan diperbaiki dan dikritisi kalau kami anggap tidak prorakyat,” paparnya.
MS Hidayat menegaskan posisi Golkar terhadap pemerintah yang telah disepakati secara esensi tetap sama dengan komitmen Golkar dalam KMP. Dia juga menyebut bahwa posisi Golkar mirip dengan Partai Demokrat, di mana bisa mendukung, kurang mendukung, mengkritisi atau memperbaiki program pemerintah. “Tapi Demokrat itu kan tidak berkoalisi ke mana-mana. Kalau kita sudah komitmen ke KMP,” seloroh dia.
Sementara itu juru runding dari kubu Agung Laksono, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan sudah banyak kemajuan atas perundingan kedua kubu yang dilakukan Kamis ini. “Banyak hal yang cukup positif soal posisi mendukung pemerintah secara kritis, objektif, dan konstruktif,” ujar Agun. Agun mengatakan beberapa hal yang menyisakan persoalan adalah terkait apakah Golkar tetap berada dalam KMP atau tidak. “Itu masih diperdalam. Kita akan dalami,” jelas dia.
Agun mengamini bahwa perundingan selanjutnya akan dilakukan Selasa atau Rabu pekan depan. Namun sebelum perundingan berlangsung, ketua umum kedua kubu yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono akan melakukan rapat terlebih dulu pada Minggu (11/1).
