Golkar Nilai Mahar Munas Rp1 Miliar Seperti Sumbangan Kegiatan RT/RW

Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan bahwa sumbangan sebesar Rp1 miliar yang diminta kepada para bakal calon ketua umum (Balon Ketum) bukanlah money politics, melainkan cost politics.

Sebab, biaya itu diputuskan sebagai sebuah program yang telah dirancang sebelumnya.

“Kayak mau kendurian 17-an gitu lho, di RT/RW juga butuh biaya. Ketua RT kan ngambil keputusan, nah kemarin kan Ketua DPP juga ngambil keputusan. Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya, nggak usah dibebankan semua, nggak usah pakai uang transport, nggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan 1 miliar,” sebut Agun disela-sela rapat pleno verifikasi, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/5).

Agun mengatakan, panitia maupun DPP menegaskan tidak melawan apa yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, dalam pertemuan Lawrence Siburian dengan KPK lalu, KPK hanya meminta agar mewaspadai adanya gratifikasi kepada pejabat negara.

Sedangkan semua peserta yang terlibat Munaslub baik itu voters maupun kandidat, merupakan kader partai bukan pejabat negara.

“Kita lihat di UU, gratifikasi adalah suatu pemberian atau janji, atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan. Nah sekarang jabatan dia sebagai pejabat negara itu nggak ada urusannya, dia kader Golkar yang akan mengikuti Munaslub,” sebut dia.

Dikatakan Agun konteks money politics ada niat jahat yaitu tukar menukar kepentingan. Sementara kata dia, dana partisipasi ini konteksnya adalah ada fakta biaya yang dibutuhkan.

“Mengapa rancangan biaya kegiatan itu dibuka, karena itu adalah program yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Munaslub yang berkualitas,” pungkas anggota dewan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang