“Kini lebih daripada sebelumnya, kita harus bekerja sama untuk memperbaiki transparansi, meningkatkan pengungkapan dan mengurangi penyalahgunaan dan pengaruh asing dalam pemilihan AS,” kata perusahaan tersebut.
Sikap tersebut menandai sebuah perputaran balik dari 2010, ketika Google mencari pembebasan afirmatif dari persyaratan bahwa sebuah iklan harus menyatakan siapa yang membelinya. Komisi tersebut tidak mencapai konsensus tentang pembebasan pada saat itu.
Google meminta komisi tersebut memperluas peraturan pengungkapan untuk televisi dan cetak iklan ke Web.
“Google sangat mendukung usulan komisi tersebut untuk melanjutkan pembuatan peraturan, sehingga komisi tersebut dapat memberikan kejelasan bahwa kampanye dan pengiklan politik lainnya perlu menentukan penyangkalan apa yang harus disertakan,” kata Google.
Perusahaan penjual iklan teratas dalam jaringan di dunia itu juga meminta pengatur pusat dan pembuat undang-undang memperluas pembatasan peranserta asing dalam pemilihan umum untuk melindungi muatan, yang disalurkan dan diiklankan di Internet.
Ratifikasi ketentuan tersebut dapat memberi petunjuk kepada perusahaan teknologi tentang bagaimana memperlakukan pengaruh yang bersifat halus, atau konten dari organisasi seperti RT, portal berita Rusia yang menarik perhatian anggota parlemen karena menjajakan propaganda di Facebook dan layanan YouTube Google.
Dalam suratnya, Google juga mengulangi rencana untuk menawarkan kepada masyarakat sebuah basis data iklan pemilihan umum yang dibeli melalui layanannya. Selain itu, perusahaan tersebut mengatakan informasi tentang pembeli yang akan lebih mudah diakses.
Laman berita teknologi Recode adalah yang pertama kali melaporkan surat Google tersebut.[ant]
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Andy Abdul Hamid
