Jakarta, Aktual.co — Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser Nahdlatul Ulama meminta semua pihak, termasuk Komnas HAM atau LSM tertentu, agar menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan tidak intervensi dalam memilih calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kami mengingatkan dengan penuh kesadaran akal budi dan hati nurani bahwa masalah Kepala BIN itu hak prerogatif Presiden. Komnas HAM dan LSM enggak usah aneh-aneh menuding orang dengan kasus HAM,” ujar Wakil Komandan Satuan Koordinasi Nasional (Wadansatkornas) Banser NU, Rahmat Hidayat, di Jakarta, Kamis (26/2).
Komnas HAM dan LSM tidak perlu memberikan tekanan dengan membangun opini yang tendensius dan tak jelas mengaitkan kasus pelanggaran HAM.
Pihaknya menantang Komnas HAM atau LSM yang berupaya menghadang seseorang dalam bursa calon Kabin dengan isu HAM itu untuk bisa menunjukkan tudingannya.
“Tunjukkan fakta hukum yang tetap dan mengikat. Jangan mengarang yang tidak jelas. Itu fitnah namanya,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
