Jakarta, Aktual.co —Keputusan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), disayangkan berbagai pihak.
Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) dan Himpunan Persaudaraan Pemuda Pelajar Pecinta Alam Indonesia (Hipperpala) termasuk yang menyayangkan. Sebab mereka berpendapat Raperda Zonasi merupakan pintu masuk bagi megaproyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Ketua GPN DKI Hendry Wilman mengaku sudah menyurati Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi agar tidak lakukan pembahasan terhadap Raperda Zonasi. “Tapi surat kita tidak dijawab, bahkan untuk audiensi saja ketua DPRD menolak. Kami malah dilempar-lempar,” keluh Wilman kepada Aktual.co Rabu (3/5).
Sebagai pimpinan dewan, ujar Wilman, sikap Pras yang seperti itu sangat tidak patut. Sebab dewan hingga kini juga belum memberi penjelasan secara gamblang ke warga Jakarta mengenai isi raperda tersebut.
“Kenapa pimpinan tidak mau menerima rakyat yang notabene sebagai pemegang mandataris wakil rakyat, jangan-jangan benar isu suap soal DPRD ‘diguyur’ pengembang?” tudingnya.
Wilman juga mengaku pesimis dengan pernyataan Ketua Balegda M Taufik yang mengatakan akan tetap membahas Raperda Zonasi agar bisa memastikan sikap. Apakah akan menolak atau menyetujui izin reklamasi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada pengembang.
Diakui Wilman, saat ini mereka tidak lagi sepenuhnya memercayai institusi dewan. Pernyataan Taufik pun dianggapnya hanya isapan jempol.
“Bagaimana kalau ternyata dewan tidak menolak dan menggoalkan mega proyek reklamasi yang akan menenggelamkan Jakarta, makanya kita butuh keseriusan DPRD, mengajukan audiensi saja kita dilempar-lempar, bagaimana bisa dipercaya,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
