Jakarta, aktual.com – Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf atau Mualem, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani dampak banjir bandang dan longsor di wilayah mereka. Ia menilai sikap tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh bupati dan walikota di Aceh yang cengeng mundur saja, ganti yang lain apa salahnya,” ujar Mualem, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan bahwa para bupati mesti proaktif membantu warga dan tidak mencari alasan untuk menghindari tugas di tengah situasi darurat.
“Yaa jangan cengeng lah orangnya jadi bupati, itu saja udah mengundurkan diri, jangan lemah kita harus proaktif membantu masyarakat jangan lari dari tanggung jawab, jangan ambil alasan tidak tau,” tuturnya saat diwawancarai Serambinews.com.
Mualem juga meminta seluruh instansi di Aceh turun tangan membantu masyarakat terdampak banjir. Kedatangannya ke wilayah timur Aceh kali ini untuk menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Beberapa truk berisi beras, bahan pokok, dan air minum dikirimkan ke daerah-daerah tersebut.
Menurut Mualem, sejumlah wilayah terdampak mengalami kerusakan berat akibat banjir, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Takengon, dan Bener Meriah.
“Kita terus mengirim sembako dulu untuk keperluan mendesak, dan keperluan inti lainnya yang dianggap mendesak, saya kira pemerintah provinsi sudah bekerja maksimal saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Aceh membutuhkan dana besar untuk rehabilitasi pascabencana, terutama untuk membangun kembali rumah warga yang rusak parah.
“Yang saya tau kita membutuhkan banyak uang untuk rehabilitasi, terutama rumah warga lebih kurang saat ini 20 ribu lebih rusak kita harus bangun kembali, karena kita lihat di Kabupaten, Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara Bireun hingga Pidie Jaya hancur total,” pungkasnya.
Sebelumnya, empat kepala daerah menyampaikan ketidakmampuan mereka menangani dampak banjir: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil. Informasi ini disampaikan oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky.
“Memang ada tiga kabupaten atau tiga bupati, teman saya, yang mengangkat bendera putih. Mereka dari Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Pidie Jaya,” ujar Iskandar.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, mengungkapkan minimnya bantuan yang diterima daerahnya meski banjir telah berlangsung hampir dua pekan. Ia mengatakan sejak hari pertama sudah meminta helikopter untuk distribusi logistik ke wilayah pedalaman, namun tidak mendapat respons memadai.
“Saya sudah minta helikopter, sampai sekarang belum ada. Baru katanya rencana hari ini, entah jadi entah tidak,” ucapnya sambil menangis dalam rapat evaluasi banjir di Posko Pendopo Bupati Aceh Utara.
Ismail menjelaskan bahwa bantuan dari Bulog sejauh ini hanya berupa beras, dengan sekitar 120 ton yang sudah disalurkan. Ia mengaku pihaknya telah meminta tambahan 350 ton, namun belum terealisasi.
“Kami hanya ada beras, saya paham masyarakat kesal, marah, kecewa. Makilah saya. Dengan masyarakat memaki saya, pusat sadar bahwa Aceh Utara ini besar banjirnya. Apakah pusat tidak tahu, atau bagaimana? Saya tidak mengerti,” katanya.
Ia juga menyayangkan minimnya kontribusi perusahaan daerah.
“Satu mobil pikap L300 bantuan dari Bank Aceh Syariah. Kami Aceh Utara pemegang saham terbesar di bank itu, sebegitu empatinya,” ujarnya.
Menurutnya, total bantuan dari berbagai pihak baru sekitar 10 truk. Padahal, Aceh Utara merupakan wilayah terdampak paling luas, dengan 852 desa terendam banjir dan longsor.
“Kami hanya ada beras, mi instan, dan telur dalam jumlah sedikit. Saya sudah kerahkan semua uang daerah, tapi tidak cukup, mohon maaf rakyat Aceh Utara. Saya sudah berbuat sekuat tenaga saya,” ujarnya.
Banjir di Aceh Utara dan sejumlah wilayah lainnya mulai terjadi sejak 22 November 2025, dan hingga kini masih ada titik yang terisolasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
