Calon Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersiap menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/3). Perry ditunjuk sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Agus DW Martowardojo yang berakhir masa jabatannya pada Mei 2018. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Gubernur Bank Indonesia terpilih Perry Warjiyo menetapkan salah satu prioritas kebijakannya untuk melanjutkan pendalaman pasar keuangan, guna mempermudah alternatif pendanaan dari swasta dan mengurangi beban fiskal pemerintah untuk pembangunan.

“Akselerasi pendalaman pasar menjadi prioritas. Kami bersama dengan OJK dan Kementerian Keuangan, fokus bersama bagaimana pasar keuangan membangun pembiayaan infrastruktur,” kata Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa (3/4), usai sidang paripurna DPR yang menyetujui dirinya sebagai Gubernur BI.

Perry mengatakan otoritas moneter dalam beberapa tahun terakhir terus memperdalam pasar keuangan dengan mempermudah penerbitan instrumen surat utang dan juga membangun landasan kehati-hatian bagi pelaku pasar dan industri.

Di pasar valas, kata Perry, tahun ini volume transaksi sudah mencapai enam miliar dolar AS. Dalam transaksi tersebut, sebanyak 40 persen mencakup transaksi derivatif untuk lindung nilai, agar penarikan pendanaan lebih hati-hati.

“Banyak yang sudah kita capai di pasar keuangan,” ujar dia.

Dengan pasar keuangan yang semakin dalam, kata Perry, swasta dapat lebih mudah memperoleh utang dari instrumen di pasar. Hal itu juga untuk memberi kompensasi jika permintaan kredit dari perbankan belum terpenuhi.

“Jadi pembiayaan yang komersial dan swasta itu bisa dibiayai oleh surat utang, atau ‘earning back asset’. Sehingga dalam konteks ini bisa kurangi beban fiskal dan BUMN dalam pembangunan,” ujar dia.

Tahun ini, Bank Sentral menargetkan untuk dapat meningkatkan penggunaan instrumen lindung nilai terbaru, “call-spread”, yang dapat menurunkan biaya lindung nilai yang ditanggung korporasi.

Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai RPJMN yang disusun Bappenas periode 2015-2019 mencapai Rp5.519 triliun dan instrumen fiskal APBN hanya mampu memenuhi 40 persennya.

Kekurangan pendanaan itu diharapkan dipenuhi oleh swasta, dan juga BUMN.

Di 2017, pendanaan korporasi dari pasar modal melalui berbagai instrumen pendanaan sebesar Rp172 triliun, atau 24 persen dari total pendanaan sektor jasa keuangan, menurut data OJK.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS