Jakarta, Aktual.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie membenarkan bahwa praktek penyelewengan BBM bersubsidi masih marak terjadi, hal ini menyebabkan masyarakatnya kesulitan untuk mendapatkan BBM murah dan terjangkau.
Oleh karenanya dia meminta pemerintah pusat dan aparat hukum untuk memberikan perhatian pada skema distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Penyimpangan distribusi BBM bersubsidi sampai saat ini masih terjadi terutama di Kalimantan Utara. Masyarakat kesulitan mendapat BBM bersubsidi,” ujarnya, Senin (24/10)
Pernyataan ini senada dengan Anggota DPR-RI Komisi VII, Satya Widya Yudha, yang meminta aparat penegak hukum agar menyikapi dan memberi pengawalan terhadap keinginan Presiden Jokowi untuk mewujudkan penjualan BBM menjadi satu harga di seluruh Indonesia.
Pengawalan yang dimaksud oleh Satya berupa pemberian kepastian atau jaminan dari aparat hukum bahwasanya tidak ada terjadi penyimpangan atau penyelewengan BBM bersubsidi di lapangan.
“BBM satu harga harus disikapi aparat, Karena kita tahu, permainan ada di bawah. Kita tidak ingin harganya sudah kita atur, sistemnya sudah kita hitung tapi volumenya tidak nyampai. Kalau volumenya tidak nyampai akan terjadi kelangkaan, begitu langka, maka yang terjadi harga melambung. Dengan begitu cita-cita Presiden agar BBM satu harga tidak terjadi,” kata satya.
*Dadang
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
