Jakarta, Aktual.co — Pada hari ini, Jumat (6/2), Gubernur Papua Lukas Enembe bersama perwakilan DPRD Papua, dan empat bupati dari kabupaten yang berada di wilayah sekitar pertambangan PT Freeport Indonesia, menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membicarakan mengenai kelanjutan renegoisasi dengan Freeport.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, dihadiri langsung oleh Menteri ESDM Sudirman Said dan Direktur Jenderal (Dirjen) Batubara R Sukhyar.
Sudirman mengatakan, kedua belah pihak sepakat bahwa pasca ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) perpanjangan ekspor Freeport 25 Januari 2015 lalu, Pemerintah masih punya cukup waktu untuk dapat memasukkan seluruh aspirasi agar mendapatkan keuntungan maksimal bagi pembangunan Papua.
“Bahwa pemerintah kemarin (setelah MoU) telah mengambil keputusan, itu tidak tepat. Perpanjangan MoU itu untuk mendapatkan waktu yang baik agar aspirasi maksimal,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2).
Ia menjelaskan, baik Pemda Papua ataupun Pemerintah pusat telah sepakat untuk mengintegrasikan negosiasi Freeport, dengan rencana pembangunan di Papua. Pembangunan akses ke daerah wilayah lokasi pertambangan Freeport, harus dikaitkan dengan proses negosiasi.
“Minggu depan dengan ajakan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan ke Timika. Menengok dan untuk mengintegrasikan wilayah ini. Pemda sudah punya budget, dan kita akan gunakan leverage untuk mendukung planning itu,” imbuh mantan bos Pindad itu.
Menurutnya, dengan menyambangi lokasi secara langsung, pemerintah akan dapat memutuskan dan menyusun rencana yang tepat mengenai pembangunan smelter Papua. Wajib dan tidaknya Freeport untuk membangun smelter di Papua, juga diputuskan di lokasi tersebut.
“Kita bisa melihat lokasi secara langsung, dan menyusun rencana di tempat supaya feel diperoleh,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
