Jakarta, Aktual.com – Sejumlah guru besar dan dosen ITB melakukan deklarasi untuk mendukung pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung dengan prinsip jujur, adil, bebas, dan rahasia. Mereka juga mengajak para pemimpin bangsa untuk menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Deklarasi ini, diberi nama “Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas,” dihelat di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Senin (5/2/2024). Diskusi sebelumnya melibatkan narasumber Prof Yasraf Amir Piliang, sementara pembacaan puisi dilakukan oleh dosen Acep Iwan Saidi.
Profesor seperti Prof Daryono Hadi Cahyono dan Prof Yazid Bindar turut serta dalam deklarasi ini. Pembacaan deklarasi dilakukan oleh dosen Nedina Sari.
“Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 yaitu berlandaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, masyarakat adil dan sejahtera, tegaknya hukum dan norma-norma publik, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan terangkatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia,” ujar Nedina Sari.
Nedina menekankan bahwa pemilihan presiden adalah manifestasi nilai-nilai demokrasi, yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi.
Dengan kecintaan dan rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa, Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas menyampaikan pernyataan akademik sebagai berikut:
1. Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
4. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.
5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.
6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.
7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin mas depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.
9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.
“Semoga pemilu yang segera akan berlangsung menghasilkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan (DPR, DPD, DPRD) yang terbaik dalam memenuhi harapan kebanyakan rakyat Indonesia,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
