Guru Besar IPB Nilai Sidak Kemendag ke Pasar Tak Efektif untuk Stabilkan Harga

Jakarta, Aktual.com – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof. Hermanto Siregar menilai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke pasar-pasar tradisional tidak efektif untuk menstabilkan pasokan dan harga-harga pangan.

Berkaca dari kelangkaan minyak goreng belakangan ini, Hermanto menegaskan seharusnya Kemendag melakukan sidak ke korporasi besar yang berpotensi melakukan penimbunan.

“Kenapa? Karena dalam konteks minyak goreng, yang melakukan penimbunan stok yang masif maupun yang menjual produksi dan stok minyak goreng ke luar negeri, bukanlah pedagang tradisional atau pedagang kecil, melainkan oleh korporasi. Ini yang secara serius harus disidak,” kata Hermanto kepada Aktual, Jakarta, Jumat (11/3) pagi.

Selain itu, ia juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) fokus di sektor hulu untuk memastikan produksi sejumlah komoditas pangan dapat terpenuhi.

Apalagi menjelang bulan Ramadhan, permintaan kebutuhan pangan akan cenderung meningkat.

“Kementan hendaknya fokus ke hulu, memastikan berbagai kendala produksi dapat diatasi dan target areal, produktivitas, dan produksi berbagai komoditas pangan utama tercapai dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan bahwa pasokan minyak goreng di Jakarta cukup bahkan melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta.

Dalam sidak tersebut, Lutfi menemukan bahwa stok minyak goreng tersedia, baik curah maupun kemasan. Permasalahannya, lanjut Lutfi, tidak ada satu pun kios yang disambangi, menjual minyak goreng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu Rp11.500 per liter untuk minyak curah dan Rp14.000 per liter untuk kemasan.

“Kita bisa pastikan pasokan cukup dan berlimpah di Jakarta ini. Minyak itu sudah digelontorkan 391 juta liter per kemarin. Jadi barangnya sudah cukup untuk satu bulan kalau dihitung dari 14 Februari 2022,” kata Mendag disiarkan virtual di Jakarta, Rabu (9/3).

Artikel ini ditulis oleh:

A. Hilmi