Jakarta, Aktual.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DKI Jakarta menolak rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk merelokasi nelayan Pantai Utara Jakarta ke Kepulauan Seribu.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah KNTI DKI, Muhammad Taher anggap wacana tersebut menunjukkan arah pembangunan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok bertolak belakang dengan cita-cita pemerintah pusat, selain tak pro nelayan.
“Tidak sesuai dengan apa yang digaungkan pemerintah selama ini, yaitu poros maritim,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.com, Senin (18/1).
Menurut Taher, rencana tersebut menunjukkan Pemprov DKI lebih mengutamakan kepentingan pengembang dan warga kelas menengah ke atas, lantaran memprioritaskan reklamasi 17 pulau.
Terlebih, imbuhnya, rencana pembangunan rusun setinggi 16 lantai tersebut nantinya justru mempersulit mobilitas nelayan. “Jelas akan menyulitkan,” tegasnya.
Taher menerangkan, nelayan sejatinya bebas dalam bekerja, namun harus dekat dengan perahunya. Tujuannya, agar armadanya mencari nafkah itu tidak tenggelam ketika hujan dan badai tiba-tiba datang. “Kalau tinggal di rumah susun 16 lantai, ya tenggelam duluan,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
