Jakarta, Aktual.com – The Habibie Center menginginkan revisi undang-undang migas dapat memberikan solusi terhadap sejumlah isu krusial dalam tata kelola migas nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu panjang.
Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hal ini dirasa sangat besar, mengingat tingkat konsumsi terus meningkat sedangkan produksi dan cadangan migas terus menurun. Untuk itu penyelesaian revisi UU Migas dipandang sebagai agenda mendesak bagi negara.
“Ketahanan migas nasional kita sangat rendah. Bila kondisi memburuk, cadangan BBM cuma mampu memenuhi kebutuhan hingga 18 hari,” kata peneliti senior bidang ekonomi The Habibie Center, Zamroni Salim, di The Habibie Center, Jakarta, Selasa (29/11).
Kemudian Zamroni mengakui bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima review Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tersebut sudah tepat. Dengan kata lain bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional.
Karena UU itu cara kerja lebih kepada supply Side management dimana diartikan sebagai usaha pemerintah terkait produksi energi yang sekadar menyediakan migas berdasarkan permintaan pasar tanpa disertai usaha konservasi migas dan diversifikasi energi. Hal ini berpotensi mengakibatkan Indonesia terjebak dalam krisis energi.
Namun proses revisi undang-undang migas ini mengalami stagnasi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pengamatan Zamroni, Komisi VII DPR mengalami faksi-faksi yang tak kunjung menemukan kata mufakat.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
