Jakarta, aktual.com – Anghota Komisi IX DPR RI, Marinus Gea mengatakan guna menghadapi industri 4.0, diperlukan balai latihan kerja (BLK) sesuai dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital saat ini.
Lantaran, BLK yang tersebar di daerah masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal alias konvensional.
“Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Ini yang jadi kesalahannya,” kata Marinus Gea melalui siaran persnya di Jakarta, Kamis (11/4).
Menurut dia, upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terus didengungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang ini, harus ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup memadai.
Sehingga, BLK sebagai tulang punggung dalam mencetak kualitas para pekerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
Lebih lanjut, Marinus menegaskan selain teknologi, faktor kurikulum dan Sumber Daya Manusia (SDM), di BLK itu pun perlu mendapatkan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini.
Sehingga, kegiatan pelatihan yang dilakukan itu bisa mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi dan mampu bersaing dengan pekerja lainnya.
“Mereka mengatakan bagaimana kita mengganti peralatan, anggarannya tidak ada. Ini kembali ke persoalan anggaran negara,” ujar dia saat kunjungan kerja ke BLK.
Di kesempatan berbeda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Al Hamidi mengamini, pihaknya banyak menemukan kendala untuk menghadapi industri 4.0 tersebut. Dua kendala yang dirasakan, yakni anggaran serta keterbatasan SDM.
“Kalau dibilang anggaran kurang, ya kita kurang,” ujar Al Hamidi.
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan BLK Pemerintah berjumlah 514 sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Hanya saja, jika mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
